Pemerintah Serahkan Solusi kepada FIFA dan AFC

Jakarta, Kompas - Pemerintah berniat mengembalikan penyelesaian kisruh sepak bola di negeri ini kepada Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional dan Konfederasi Sepak Bola Asia. Hal itu dikemukakan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga di Senayan, Jakarta, Rabu (30/1).

Roy mengatakan, Staf Khusus Kemenpora Eko Indrajit dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Rita Subowo akan menemui FIFA dan AFC. Tujuan mereka adalah meminta FIFA dan AFC menyelesaikan konflik PSSI dan Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI).

”FIFA dan AFC yang akan menangani konflik. Adapun pemerintah ada di belakang FIFA dan AFC. Sebelum tanggal 13 Februari 2013, yang merupakan batas akhir penyelesaian konflik, kita harapkan sudah ada keputusan dari FIFA dan AFC,” kata Roy.

Menurut Roy, pemerintah tidak bisa membubarkan PSSI ataupun KPSI. Alasannya, liga yang berada di bawah KPSI, yaitu Liga Super Indonesia (ISL), adalah hiburan yang digemari masyarakat. Sementara liga di bawah PSSI, yaitu Liga Primer Indonesia (IPL), musim 2013 belum bergulir.

”Sejak rapat Komite Eksekutif FIFA di Tokyo, FIFA sudah tidak ikut campur lagi dalam masalah di Indonesia. FIFA menyerahkan masalah ini kepada AFC karena ini masalah Asia,” kata Sekretaris Jenderal PSSI Halim Mahfudz.

Halim juga mengungkapkan bahwa dirinya bertemu dengan dua staf khusus Menpora pada Minggu (27/1) malam. Mereka meminta penjelasan duduk persoalan sepak bola dan data PSSI.

”Saya jelaskan semuanya, mulai dari munculnya KPSI, voter Solo, gugatan ke CAS (Pengadilan Arbitrase Olahraga), semuanya. Data juga saya berikan, lengkap. Tetapi, mengapa Menpora sepertinya tidak mendapat informasi yang lengkap,” ujar Halim.

Halim menjelaskan, dia pekan lalu juga bertemu dengan Penjabat Presiden AFC Zhang Jilong. Dia menjelaskan mengenai voter Solo yang menjadi senjata KPSI untuk meminta kongres diulang sehingga menimbulkan kebingungan bagi AFC.

”Voter Solo itu sudah kami akomodir dalam Kongres Palangkaraya 10 Desember 2012, jadi tidak perlu kongres lagi. Kami sudah jelaskan semua itu kepada Zhang Jilong. Perlu dipahami, pemilik hak suara itu lembaga, bukan personal,” kata Halim.

Nirwan dan Arifin