Menunggu Ketegasan Pemerintah Soal Gaji dan Kompetisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia (APPI) menyatakan akan menunggu hingga batas waktu yang ditetapkan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), sehubungan dengan syarat yang ditetapkan bagi pihak penyelenggara IPL dan ISL untuk menyelesaikan persoalan sepak bola nasional, termasuk masalah tunggakan gaji para pemain.  

Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Sabtu (5/1/2013), memberikan rekomendasi penyelenggaraan ISL dan IPL dengan tiga syarat, yakni berkomitmen menghilangkan dualisme kepengurusan organisasi sepak bola nasional dan penyatuan kompetisi, berkomitmen membentuk satu timnas yang mewakili kekuatan nasional, dan berkomitmen menyelesaikan segala bentuk kewajiban klub-klub terhadap atlet, pelatih, dan lainnya, yang tertunda pada musim 2011/12.

Menpora memberikan batas waktu sampai seminggu setelah pemberian izin tersebut untuk melaksanakan ketiga syarat itu. Jika dalam batas waktu tersebut syarat tidak dijalankan maka, pemerintah akan merekomendasikan ke Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Mabes Polri untuk mencabut izin keramaian.

"Kami akan menunggu sampai 12 Januari. Kalau sampai penyelesaian masalah gaji para pemain tidak diselesaikan oleh klub-klub bersangkutan, berani atau tidak mereka (pemerintah) mencabut izin penyelenggaraan (kompetisi) itu," ucap Ketua Umum APPI, Valentino Simanjuntak di Jakarta, Minggu (6/1/2013).

APPI sebelumnya merilis data tunggakan gaji pemain sejumlah klub ISL dan IPL. PSPS Pekanbaru menjadi klub paling bermasalah karena telah menunggak gaji pemain selama 10 bulan. Setelah PSPS, Persidafon Dafonsoro masih menunggak sembilan bulan, PSMS Medan ISL (delapan bulan), Deltras dan Arema ISL (enam bulan) dan Persija Jakarta (lima bulan).

Valentino mengatakan, apabila sampai waktu yang telah disepakati tersebut, permasalahan tertunggaknya gaji ini belum terselesaikan,  maka pihaknya akan menyerukan kepada seluruh pesepakbola profesional Tanah Air memboikot pelaksanaan liga di Indonesia. Ia menilai, seharusnya kedua operator liga (PT Liga Indonesia dan PT LPIS) harus mencari solusi terhadap tunggakan gaji pemain sebelum menggelar kompetisi sepak bola musim 2012/2013.

"Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi paling lambat tujuh hari maka kami akan mengambil langkah hukum terhadap pemerintah dan klub yang melanggar kesepakatan kontrak dan mengabaikan hak-hak pemain," tegas Valentino.