Pemerintah Bentuk Task Force Konflik PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pemuda dan Olahraga  membentuk tim task force konflik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Tim tersebut dibentuk untuk menyelesaikan sejumlah persoalan dualisme dalam sepak bola Indonesia yang hingga kini belum berakhir.

Hal itu disampaikan Pejabat Sementara Menpora, Agung Laksono, seusai menggelar rapat dengan sejumlah tokoh olahraga nasional di Kantor Kemenpora, Selasa (11/12/2012). Hadir dalam acara tersebut Ketua KOI Rita Subowo, Ketua KONI Tono Suratman, dan mantan Ketua Umum PSSI, Agum Gumelar.

Agung menuturkan, tim task force tersebut akan diisi lima anggota yang akan diketuai Rita, dengan anggota Tono Suratman, Agum Gumelar, dan dua staf Kemenpora, yakni Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni dan Deputi I Kemenpora Djoko Pekik.

"Tim ini akan mengadakan konsultasi dengan FIFA dalam upaya untuk menghindari dijatuhkannya sanksi terhadap Indonesia," ujar Agung saat jumpa pers di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa petang.

Dia menambahkan, tugas lain tim task force itu adalah melakukan pembicaraan dengan FIFA dan AFC mengenai kemungkinan pemerintah menggunakan kewenangannya. Hal itu mengacu kepada Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

"Konsultasi ini agar upaya pemerintah tidak masuk ke dalam kategori intervensi. Kita mematuhi UU di Indonesia. Akan tetapi, untuk sepak bola itu ada peraturan sendiri dari FIFA. Karena itu, tim task force akan melakukan konsultasi dengan FIFA dan AFC," ujar  Agung.

Selain itu, tim task force juga akan melakukan langkah-langkah terhadap organisasi dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi apabila Indonesia jadi dijatuhi sanksi oleh FIFA.

"Tim akan langsung bekerja malam ini untuk melakukan konsultasi dengan pihak-pihak terkait agar persoalan ini bisa diselesaikan," kata Agung.