PSSI, KPSI, dan Bola Panas Kompetisi

DUALISME kompetisi sepak bola Indonesia tampaknya belum ada tanda-tanda berakhir. Mungkin malah sebaliknya. Konflik akan memasuki babak baru yang semakin memanas.

Babak baru karut-marut sepak bola Indonesia dimulai, ketika Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) berkeras memutuskan memutar kembali Indonesia Super League (ISL) pada November mendatang. PT Liga Indonesia, selaku operator ISL, memandang penyatuan kompetisi sulit diimplementasikan pada musim depan.

Alasan di balik pengambilan keputusan itu lantas mengundang kontroversi. Sejatinya, publik bisa memahami dengan berlarut-larutnya kompetisi, tentu akan merugikan banyak pihak seperti pemain, wasit, pelatih, bahkan sampai tukang rumput lapangan, karena mereka menggantungkan hidupnya pada sepak bola.

Di sisi lain, menggulirkan ISL berarti telah melanggar titah penyatuan kompetisi yang disepakati bersama antar KPSI dan PSSI, yang tertuang pada poin kedua MoU kedua belah pihak. Isi poin itu berbunyi, "ISL setuju untuk berada di bawah yurisdiksi PSSI secepatnya, khususnya untuk masalah disiplin, administrasi pemain dan transfer, dan penunjukkan perangkat pertandingan hingga satu-satunya liga profesional tingkat teratas dibentuk. Hingga saat itu, ISL bisa terus beroperasi secara otonom."

PT Liga Indonesia terkesan tak menganggap keberadaaan JC. Bukankah lebih bijak, jika mereka melaporkannya terlebih dulu kepada JC sebelum membuat keputusan sepihak menggulirkan ISL?

Padahal, Ketua Umum KPSI, La Nyalla Mattallitti, sempat melarang klub-klub ISL melepas pemainnya untuk membela timnas Indonesia.  Ia menyebut, pembentukan timnas harus melalui persetujuan JC, meski hal itu kurang beralasan karena JC tidak berwenang membentuk timnas.

Tak ayal, Todung Mulya Lubis yang menjabat sebagai ketua JC, sempat merasa dilecehkan. "Buat saya ini adalah pelanggaran inti MoU antara KPSI dan PSSI. Dan JC (Joint Committee) masih mengadakan pertemuan. JC belum dibubarkan," tegas Todung.

Sementara PSSI berusaha mematuhi kesepakatan. PSSI berencana menyatukan dua liga yang dijadwalkan bergulir pada 2013. Rentan waktu yang cukup lama tersebut digunakan untuk menyempurnakan sebuah liga sehingga persoalan klasik-klasik tak muncul lagi.

"Iya. Makanya, perlu waktu 'kan. Kita enggak belajar juga dengan urusan-urusan yang sama bertahun-tahun. Klub kesulitan bayar gaji, meski dengan APBD (Anggaran Pendapat Belanja Daerah)," jelas Sihar Sitorus, selaku Ketua Komite Kompetisi PSSI.
                                          
LPI vs ISL

Persoalan dualisme kompetisi ini lahir ketika Liga Prima Indonesia (LPI) bergulir pada 8 Januari 2010. Kompetisi yang didanai oleh pengusaha Arifin Panigoro tersebut ingin menunjukkan sebuah liga profesional tanpa asupan APBD. LPI dipandang sebagai sebuah cambuk bagi ISL yang bertahun-tahun "menyusu" kepada dana pemerintah daerah.

Juru bicara LPI, Abi Hasantoso, pernah mengutarakan, LPI merupakan bagian dari reformasi dan revolusi sebagaimana yang diamanatkan di Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang. Menurutnya, ada empat pilar untuk memperbaiki sepak bola Tanah Air. Pertama adalah kompetisi yang kredibel. Kedua, pembinaan usia dini. Ketiga, Penerapan aplikasi sport science kepada sepak bola. Keempat, adalah pembenahan organisasi.

Dengan konsep profesional yang diusung itu, empat klub ISL, yakni, Persema Malang, Persibo Brojonegoro, PSM Makassar, dan Persebaya Surabaya, memilih bergabung dengan 15 klub baru yang ada di LPI.

PSSI yang diketuai Nurdin Halid tidak diam begitu saja. Ia berusaha menggagalkan bergulirnya LPI. Lantas, Hinca Pandjaitan, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Komdis PSSI, menghukum sekitar 110 orang yang terlibat di LPI.

Sejumlah nama yang dilarang ikut serta dalam kegiatan PSSI di antaranya, Arifin Panigoro (penggagas dan pendukung LPI), Sartono Anwar (pelatih), Timo Scheuneman (pelatih), Jose Basualdo (pelatih), Jorg Steinbruner (pelatih), dan Willy Scheepers (pelatih).
 
Meski begitu, LPI tetap begulir sehingga pertikaian semakin meruncing. Ironisnya, keinginan menciptakan sebuah liga profesional hanya isapan jempol. LPI hanya bergulir setengah musim seiring terpilihnya Djohar Arifin Husin sebagai ketua umum PSSI, menggantikan Nurdin Halid usai Kongres Solo 2010.

Selesai sampai di situ? Tidak. Justru, dengan terpilihnya Djohar, masalah baru terus menerpa sistem pesepakbolaan Indonesia. Sebagian pihak lantas, menilai, bahwa Djohar adalah "boneka" dari kelompok Jenggala milik Arifin Panigoro. Bukan membuat keputusan bersama, kelompok itu justru membuat langkah kontroversial dengan menggabungkan klub LPI dengan ISL.