Inilah Sikap Resmi PSSI terhadap KONI dan BAORI

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) merasa kecewa atas tindakan yang dilakukan KONI dan BAORI di cabang sepak bola dan futsal PON XVIII 2012 Riau. PSSI menilai KONI dan BAORI telah melebihi kewenangan yang dimiliki.

Berikut isi sikap resmi PSSI terhadap KONI dan BAORI:
1. KONI tidak dikenal dalam UU. No. 3/2005 dan keberadaan BAORI bertentangan dengan prinsip yang diatur dalam UU RI tentang arbitrase.

2. KONI pusat bukan organisasi olahraga. Jadi, KONI pusat tidak memiliki kewenangan apa pun untuk menentukan keabsahan satu pertandingan olahraga, termasuk sepak bola di PON XVIII-2012. Jadi, apa yang dilakukan KONI di PON XVIII-2012 Provinsi Riau, khususnya di cabang sepak bola, melampui kewenangannya dan itu merupakan pelanggaran serius berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2007 Komite Olahraga Nasional sebagai penyelenggara bukan KONI.

3. KONI hanya koordinator cabang-cabang olahraga (pasal 36 ayat 4 huruf b, UU No.3/2005). KONI melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multikejuaraan olahraga tingkat nasional (pasal 36 ayat 4 huruf d, UU No.3/2005).

4. KONI tidak memiliki kewenangan apa pun dengan alasan apa pun, untuk mengambil alih tugas dan kewenangan induk organisasi cabang olahraga. Kewenangan untuk menentukan sah dan tidak sahnya setiap pertandingan ada pada induk organisasi cabang olahraga.

5. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Pasal 27 ayat 2 UU No.3/2005).

6. Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional (Pasal 29 ayat 2 UU No.3/2005).

7. Jadi, apa yang dilakukan oleh KONI Pusat di PON XVIII 2012 Provinsi Riau, khususnya di cabang sepak bola, merupakan pengingkaran dan pelanggaran serius terhadap amanat UU No.3/2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional.

8. KONI Pusat secara ilegal mengambil alih tugas dan kewenangan induk organisasi sepak bola di PON XVIII 2012 Provinsi Riau. Tindakan KONI Pusat ini akan berdampak hukum terhadap semua pertandingan cabang sepak bola di PON XVIII 2012 Provinsi Riau, yaitu pertandingan sepak bola di PON XVIII 2012 Provinsi Riau dilangsungkan dengan cara yang tidak sah dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak kewenangan yang sah. Sebagai federasi resmi cabang olahraga sepak bola di Indonesia yang diakui AFC dan FIFA, PSSI adalah satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan menentukan sah dan tidaknya pertandingan sepak bola di PON XVIII 2012.

Mengenai BAORI
Seperti halnya KONI Pusat, BAORI juga bukan badan arbitrase yang memiliki otoritas dan kewenangan mengadili sengketa dalam internal sepak bola di Indonesia. Surat edaran FIFA no. 1010 tertanggal 20 Desember 2005 mengingatkan ketentuan pasal 60 ayat 3 ©

Statuta FIFA mengenai pengadilan arbitrase yang memenuhi standar prosedur internasional minimum sebagaimana ditetapkan dalam berbagai aturan dan peraturan pengadilan arbitrase.

1. Prinsip paritas, yakni setiap pihak harus memiliki hak menunjuk seorang arbiter dan kedua arbiter yang ditunjuk menunjuk ketua pengadilan arbitrase. Prinsip ini tidak dipenuhi BAORI.

2. Prinsip hak atas pengadilan yang independen dan tidak memihak, yakni pengadilan arbitrase harus ditolak bila ada keraguan yang sah mengenai independensi mereka. Prinsip ini tidak dipenuhi BAORI.

3. Prinsip pengadilan yang adil. Prinsip ini tidak dipenuhi oleh BAORI.

4. Prinsip hak untuk proses hukum yang kontensius. Yakni pihak yang satu diberi hak untuk membantah dan menafikan tuduhan pihak lain dengan bukti yang dimiliki. Prinsip ini tidak dipenuhi BAORI.

5. Prinsip perlakukan yang sama. Prinsip ini tidak dipenuhi BAORI, karena BAORI sejak awal sudah memihak ke pihak tertentu. FIFA mengingatkan kepada semua anggota FIFA, agar memastikan setiap pengadilan arbitrase berjalan sesuai dengan pasal 60 ayat 3 ©.