Agum Siap Cegah Sanksi FIFA

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar bertekad untuk mencegah jatuhnya sanksi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA) terkait Kongres PSSI pada 14 April. Dia akan melakukan upaya itu saat menemui Presiden FIFA Sepp Blatter di Zurich, Swiss, 19 April.

"(Sanksi) itu yang akan dicegah. Sanksi untuk sepak bola Indonesia itu yang harus kita cegah," kata Agum seusai rapat dengan Ketua KONI/KOI Rita Subowo di kantor KOI, Jakarta, Jumat (15/4/2011). "Karena itu, saya di satu pihak ingin berada di koridor Statuta PSSI dan FIFA, tetapi saya juga meminta salah satu kelompok pendukung untuk bisa mengerti. Jangan sampai muncul pemikiran 'go to hell with FIFA'."

Agum menegaskan untuk menjawab kekhawatiran sejumlah kalangan atas kemungkinan jatuhnya sanksi FIFA terkait keputusan Komite Normalisasi (KN) yang membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding dalam pertemuan yang dinyatakan sebagai kongres, 14 April, di Hotel Sultan, Jakarta.

Dalam surat elektronik yang beredar di media, Direktur Asosiasi dan Pengembangan Anggota FIFA Thierry Regenass menyatakan, "Komite Normalisasi adalah Komite Pemilihan, tidak perlu ada komite lain yang dipilih."

Dia menegaskan, empat kandidat yang pernah ditolak Komite Banding Pemilihan PSSI pada 28 Februari tidak boleh maju dalam pencalonan ketua umum PSSI 2011-2015. "Jika PSSI tidak mengimplementasikan keputusan FIFA, mereka bisa dijatuhi sanksi," ujar Regenass dalam surat elektronik tersebut.

Pertemuan dengan FIFA

Agum menjelaskan, setelah melaporkan hasil kongres pada 14 April kepada KONI, KN akan melaporkannya kepada FIFA. Mantan Ketua Umum PSSI itu dijadwalkan terbang ke Zurich Minggu besok. Dia dijadwalkan bertemu Presiden FIFA Sepp Blatter dua hari kemudian.

Agum bakal memanfaatkan pertemuan itu untuk menjelaskan keputusan KN membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding kepada FIFA, sekaligus meyakinkan mereka untuk tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. "Apa pun akan saya komunikasikan," kata Agum.

Sejumlah kalangan mengkritik KN atas keputusan mereka pada 14 April. Hal itu karena dalam keputusan yang diumumkan melalui situs mereka, 4 April, FIFA mengatakan, KN akan berfungsi sebagai komisi pemilihan (would act as an electoral commission).

"FIFA dari awal hanya menugaskan Komite Normalisasi untuk menjalankan proses pemilihan ketua umum sesuai aturan. Saya kira keberadaan Komite Normalisasi telah keluar dari fungsi sebenarnya," ujar Yopie Lumoindong, pengamat sepak bola dan mantan Direktur Teknik PSM Makassar, kepada kantor berita Antara, Jumat.

Soal kritik itu, Agum menyatakan, keputusan KN sesuai Statuta PSSI dan FIFA. "Dalam statuta, Komite Pemilihan dan Komite Banding dibentuk lewat kongres,” katanya.

Tidak punya kepentingan

Agum menyatakan, pihaknya tidak mau mengambil tindakan atau memutuskan sesuatu di luar koridor Statuta PSSI atau FIFA. Dia mencontohkan, ketika ada desakan dari mayoritas anggota PSSI dalam kongres 14 April agar forum saat itu menganulir keputusan FIFA terkait pencalonan para kandidat yang telah dilarang FIFA, dia dengan tegas menolak.

"Saat disodori keputusan (pemutihan hukuman bagi mereka yang dijatuhi sanksi Komisi Disiplin PSSI) untuk saya tanda tangani, saya bilang, 'No! No!'," katanya. "Percayalah kepada saya. Saya tidak punya kepentingan apa-apa, kepentingan mencari kedudukan pribadi, kepentingan mengegolkan satu calon."

Namun, dia mengaku tidak bisa menutup telinga atas permintaan sebagian anggota PSSI yang menginginkan beberapa dari empat kandidat yang dilarang itu bisa maju dalam pencalonan. Hal itu juga akan ditanyakan kepada Blatter. "Kalau keputusan FIFA tidak boleh, ya sudahlah." (SAM)