Jakarta, Kompas -
”Melalui proses komunikasi dengan PT Liga Indonesia dan Korsorsium Liga Primer Indonesia (LPI), keputusan yang diambil oleh Komite Normalisasi, kita tidak akan mengambil opsi kedua (membubarkan LPI). LPI akan dikendalikan Komite Normalisasi sampai dengan kompetisi berakhir,” ujar Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar, Senin (11/4).
Setelah kompetisi berakhir, ujar Agum, hasilnya akan dilaporkan ke FIFA. Mengenai keputusan pengelolaan LPI selanjutnya, hal itu akan dibicarakan setelah kompetisi berakhir. Ini juga menjadi tugas pengurus PSSI berikutnya untuk membahas pengelolaan liga dalam kongres.
Dalam surat FIFA yang dikirimkan pada 4 April disebutkan, salah satu misi Komite Normalisasi adalah mengambil alih
LPI dibentuk oleh konsorsium sebagai wujud kekecewaan para pencinta sepak bola di Indonesia terhadap liga profesional yang dipayungi PSSI. Pengelolaan liga yang menggunakan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadikan klub tidak mandiri dan selalu bergantung pada subsidi pemerintah.
Saat ini, pemerintah berencana menghentikan subsidi untuk klub-klub profesional.
Manajer harian klub Pelita Jaya Iman Arif menilai, rencana pemerintah itu akan mendorong klub-klub untuk mandiri. Perubahan ini juga harus diikuti reformasi di tubuh klub untuk memasukkan tenaga-tenaga profesional dengan visi pemasaran yang revolusioner.
Iman yakin, klub bisa hidup tanpa subsidi pemerintah jika dikelola dengan profesional dan mempertimbangkan aspek bisnis.