JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR, Zulfadhli, menilai, kongres 78 pemegang hak suara PSSI yang dilakukan di Pekanbaru, Riau, tidak sah dari sisi aturan organisasi. Seperti kita ketahui, kongres PSSI di Pekanbaru, Riau, akhir pekan lalu berlangsung ricuh. Para pengurus pusat PSSI tidak hadir, sehingga pada akhirnya kongres tetap dijalankan oleh 78 pemegang hak suara yang sah.
Selanjutnya, 78 pemegang hak suara ini kemudian menghasilkan 3 keputusan penting, termasuk diantaranya pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding. "Kami Komisi X sebenarnya berharap setelah pertemuan dengan Menpora dan PSSI, jalan keluar dapat ditemukan. Dapat menghasilkan kongres yang legitimate. Tapi, ini tidak terjadi," kata Zulfadhli dalam diskusi di Warung Daun, Sabtu (2/4/2011).
"Kongres 78 suara tidak legitimate dari sisi aturan organisasi. PSSI selanjutnya harus fokus lagi untuk membuat kongres Komite Pemilihan dan Komite Banding. Kami akan memanggil Menpora untuk meminta keterangan," lanjut Zulfadhli yang berasal dari fraksi partai Golkar.
Zulfadhli mengerti bahwa rakyat memang ingin ada perubahan, namun alangkah baiknya jika semuanya diselesaikan sesuai regulasi yang berlaku. "Sepak bola itu milik rakyat, cuma apa yang milik rakyat itu bukan berarti tidak ada aturan mainnya. Kami di DPR itu mengakui PSSI karena mereka diakui FIFA," katanya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.