PSSI Langgar Electoral Code

Kompas.com - 24/03/2011, 22:28 WIB
EditorHery Prasetyo

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat sepak bola, Edi Elison, menyatakan bahwa PSSI telah melanggar Electoral Code dalam membuat peraturan organisasi (PO). Maka, anggota PSSI yang memiliki suara bisa mengubah draft PO untuk pelaksanaan kongres pembentukan Komite Pemilihan.

"Kalau menjadi kesepakatan para anggota pemilik suara di kongres pada 26 Maret mendatang maka draft PO itu dapat saja diubah sesuai aturan yang berlaku," kata Edi di Jakarta, Rabu (23/3/2011), menyusul banyaknya anggota PSSI yang belum menerima PO soal pembentukan Komite Pemilihan, yang terdiri atas Komisi Pemilihan dan Komisi Banding, serta kongres untuk pemilihan Exco PSSI periode 2011-2015.

Menurut Edi, belum diterimanya PO oleh anggota dari PSSI menjelang Kongres 26 Maret itu adalah satu pelanggaran. "Apalagi ada anggota belum menerima undangan untuk kongres. Saya kira, Kongres PSSI harusnya ditunda karena terjadi banyak pelanggaran," kata Edi yang juga pengurus PSSI di era Agum Gumelar.

Menurut dia, mereka (PSSI) membuat peraturan yang melanggar Electoral Code. "Masa untuk calon anggota Komite Pemilihan harus didukung lima suara, padahal dapat saja diusulkan dari satu anggota," katanya.

Kongres PSSI akan digelar dalam dua tahap. Sebelum menggelar kongres pemilihan ketua umum pada 29 April, PSSI terlebih dahulu akan menggelar kongres untuk membentuk Komite Pemilihan dan Komite Banding di Pekanbaru, Riau, Sabtu (26/3/2011).

Hal senada juga disampaikan Ketua Komite Penyelamat Persepakbolaan Nasional (KPPN), Syahrial Darmapolii, yang menilai PSSI telah melakukan pelanggaran jelang Kongres Pemilihan Komite Pemilihan dan Komite Banding di Pekanbaru, Riau, pada 26 Maret mendatang.

"Pelanggaran-pelanggaran PSSI di antaranya adalah keterlambatan mengirimkan undangan kongres, serta keterlambatan mengirimkan peraturan organisasi yang akan menjadi acuan Kongres Pemilihan Komite Pemilihan dan Komite Banding serta Kongres Pemilihan Komite Eksekutif," katanya.

Menurut Syahrial, Pemerintah berwenang menjatuhkan sanksi kepada PSSI, mengingat sebelumnya Menpora Andi Mallarangeng telah menegaskan akan mengawal jalannya kongres PSSI.

"Dari 84 anggota KPPN baru separuh yang menerima undangan untuk kongres. Kami akan berkumpul kembali untuk membahas persoalan ini. Kami dalam hal ini akan kembali bertemu Menpora," katanya.

Ia berharap Menpora dapat memberikan tindakan tegas seandainya PSSI menjalankan langkah-langkah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sedangkan Sekjen PSSI Nugraha Besoes mengatakan, draft PO yang dibuat PSSI sebagai landasan menjalankan Kongres Pembentukan Komite Pemilihan dan Komite Banding (26 Maret 2011) serta Kongres Pemilihan Ketua Umum PSSI (29 April 2011) telah diketahui FIFA.

"Kami sudah dapat tanggapan dari FIFA. Kongres jalan terus dan tidak ada masalah," kata Nugraha. (ANT)

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X