PSSI Tidak Bisa Klaim Independen

Jakarta, kompas - Sebagian besar anggota Komisi X DPR menilai PSSI belum bisa menuntut bebas intervensi ketika induk organisasi sepak bola di Indonesia itu masih menyusu pada anggaran pemerintah. Selama PSSI belum mandiri dalam pendanaan, Statuta FIFA tidak bisa berlaku penuh.

”PSSI tidak bisa hanya mengandalkan Statuta FIFA karena di satu sisi minta dukungan dana dari pemerintah dan di sisi lain mau independen. Harus ada keseimbangan, yakni saat Undang- Undang Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) harus berlaku,” kata anggota Komisi X dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Utut Adianto, Selasa (1/3).

Komisi X mengundang PSSI dalam rapat dengar pendapat umum untuk menjelaskan kekisruhan menjelang kongres pemilihan ketua umum PSSI. Dalam rapat itu, PSSI menegaskan, sesuai Statuta FIFA, pemerintah tidak bisa mengintervensi.

Utut dengan tegas mengatakan, dalam kondisi saat ini, yang harus diselamatkan adalah para pemain dan masyarakat pencinta sepak bola.

”Perlu ke-legowo-an (keikhlasan), kita dorong Anda (Ketua Umum PSSI Nurdin Halid) jadi ketua ASEAN Football Federation seperti yang tadi disampaikan. Kali ini Anda mundur dan sepak bola Indonesia maju,” kata Utut.

Akbar Zulfakar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan, apa yang dilakukan pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga bukan intervensi, melainkan protes terhadap PSSI. Protes dari pemerintah itu karena PSSI membuka ruang untuk intervensi, yaitu melalui penggunaan anggaran pemerintah dan minim prestasi.

”Saudara Nurdin harus perhatikan ini, kalau PSSI merasa tidak ada hubungan dengan pemerintah, ya jalan terus saja, jangan berhenti. Kalau memang ada hubungan dengan pemerintah, ya, berhenti,” kata Akbar.

Angelina Sondakh dari Fraksi Partai Demokrat menambahkan, sangat sulit membahas independensi PSSI ketika anggarannya masih diintervensi pemerintah. Tahun ini saja ada suntikan dana sekitar Rp 100 miliar dari Kemenpora dan APBN-Perubahan.

”Kalau tentang anggaran, PSSI menilai bukan intervensi. Ketika Menpora kasih sedikit peringatan, dinilai intervensi,” ujar Angelina.

Nurdin menanggapi, bantuan anggaran dari pemerintah bukan intervensi karena dimungkinkan bantuan dari pemerintah, misalnya, untuk tim nasional.

”Intervensi tidak identik dengan bantuan. Di AFC (Konfederasi Sepak Bola Asia) juga disebutkan dukungan dari pemerintah,” ujar Nurdin.

Rohmani dari Fraksi PKS menilai, jika PSSI tidak mau diintervensi, sebaiknya tidak lagi menggunakan subsidi APBN.

Hanif Dhakiri dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai, Nurdin Halid merupakan personal yang sangat kuat dan pintar, tetapi kurang responsif terhadap perubahan. Dalam konteks saat ini, dia mempertanyakan kelayakan Nurdin kembali maju menjadi ketua umum PSSI.

”Mencegah kerusakan lebih baik daripada mengambil manfaat. Jika kondisi ini diteruskan, justru akan semakin rusak,” ujar Hanif.

Untuk menyelesaikan masalah yang membelit PSSI, Nurdin mengaku, PSSI siap bertemu dengan Menpora dan KONI/KOI. Komisi X juga bersedia memfasilitasi pertemuan itu untuk mencari solusi terbaik.

Dalam pertemuan dengan Konsorsium Liga Primer Indonesia (LPI), Selasa malam, anggota Komisi X antusias mengapresiasi dan mengkritik kehadiran liga reformasi itu.

Akbar Zulfakar menilai, kehadiran LPI positif bagi sepak bola Indonesia. Reni Marlinawati dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan menilai, LPI bisa memanfaatkan potensi rakyat Indonesia yang mencintai sepak bola. (ANG)