SOS Desak Pemerintah Ambil Alih PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com — Save Our Soccer (SOS) dalam pernyataan persnya meminta pemerintah mengambil alih PSSI demi menyelamatkan dan sekaligus membangun sepak bola Indonesia yang lebih baik. SOS menilai, di bawah kepemimpinan Nurdin Halid, PSSI telah gagal dalam membangun sepak bola.

Demikian rilis SOS seperti yang dikirimkan oleh salah satu anggotanya, Emerson Yuntho, Minggu (27/2/2011). SOS meminta pemerintah seharusnya bergerak cepat menyelamatkan sepak bola Indonesia.

Dalam pernyataan persnya, SOS memaparkan tujuh alasan kenapa pemerintah harus ambil alih PSSI. Berikut ketujuh alasan tersebut:

1. PSSI dibiayai oleh APBN yang tidak lain adalah uang rakyat sehingga dalam proses kegiatannya harus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Bukan keinginan sekelompok atau segolongan orang. Posisi tuntutan dan harapan masyarakat saat ini adalah ambil alih PSSI.

2. PSSI telah gagal dalam membangun sepak bola Indonesia yang lebih berprestasi. Dalam tujuh tahun kepemimpinan Nurdin Halid (NH) di PSSI, sepak bola Indonesia belum pernah juara dalam level regional maupun internasional. Liga sepak bola Indonesia juga tidak lepas dari praktik suap dan persaingan beberapa kelompok kepentingan, bukan murni untuk sepak bola yang fair play.

3. Adanya dugaan korupsi di PSSI. Hal ini terlihat dari pengelolaan keuangan baik tiket Piala AFF 2010 ataupun dana dari APBN yang tidak transparan dan akuntable. Selain itu, Ketua Umum PSSI pernah menjadi terpidana kasus korupsi dan sekarang tersangkut dua kasus yang masih dalam pemeriksaan KPK dan Kejaksaan terkait dugaan kasus korupsi cek pelawat dan korupsi APBD di Samarinda.

4. PSSI telah dipolitisasi. Hal ini terkait dengan adanya beberapa pengurus PSSI yang menggunakan sepak bola Indonesia untuk kepentingan partai politik saat Piala AFF berlangsung.

5. PSSI telah berupaya mengambil alih fungsi pemerintah. Di antaranya rencana mendeportasi pemain, pelatih, dan wasit asing yang merumput untuk Liga Primer Indonesia. Hal ini melangkahi fungsi-fungsi negara, di antaranya bagian imigrasi dan diduga juga melanggar HAM.

6. PSSI tidak demokratis dan cenderung oligharki. Hal ini terlihat dari adanya rekayasa dalam pemilihan ketua PSSI dan usaha untuk mempertahankan rezim NH selama 8 tahun. Kesetaraan dan partisipasi masyarakat dalam membangun sepak bola Indonesia ditutup rapat dan cenderung dibatasi.

7. PSSI merekayasa statuta dan bertentangan dengan FIFA. Beberapa pasal dalam Statuta FIFA dengan sengaja direkayasa untuk kepentingan NH dalam pencalonan diri dan melanggengkan rezim. Di antaranya terkait dengan syarat bahwa mantan narapidana tidak boleh menjadi ketua umum induk organisasi sepak bola Indonesia.