Jakarta, kompas
”Pemerintah jangan takut terhadap ancaman sanksi FIFA dalam rangka menyelamatkan sepak bola Indonesia dan PSSI,” kata Apung Widadi dari komunitas Save Our Soccer (SOS), Minggu (27/2).
Apung yang juga peneliti pada lembaga Indonesia Corruption Watch menilai, pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga harus segera mengambil alih PSSI dari tangan-tangan yang menginginkan status quo.
Langkah pertama yang harus diambil pemerintah, lanjut Apung, adalah segera membentuk tim seleksi independen untuk pemilihan ketua umum PSSI dan menggelar kongres PSSI secara transparan dan akuntabel.
Hal senada dikemukakan Koordinator Suporter Macan Muria Sutejo yang menilai pemerintah harus mengintervensi PSSI. Kelompok pendukung klub Persiku Kudus itu menilai, jika tidak ada intervensi, pembersihan di dalam tubuh PSSI tidak akan terjadi.
Intervensi pemerintah terhadap PSSI ini akan menjadi salah satu agenda Emergency Meeting FIFA di Zurich, Swiss, pada 1 Maret. Jika FIFA menilai telah ada intervensi pemerintah, PSSI berpotensi dibekukan. PSSI mengirimkan Suryadharma Tahir yang juga anggota Komite Etik FIFA dalam pertemuan itu.
Sekretaris Gabungan Suporter Rembang (Ganster) yang mendukung PSIR Rembang, Ahmad Aviv Mahmudi, mengatakan, keputusan Komite Banding tepat meskipun terkesan mencari aman.
Keputusan itu harus ditindaklanjuti dengan pemilihan bakal calon ketua dan wakil ketua PSSI lagi. Komite Pemilihan juga harus dirombak total karena terkesan berpihak kepada rezim Nurdin Halid.
Menurut Aviv, jika situasi tidak berubah, pemerintah harus turun tangan, mengingat pembinaan, pengaturan, dan pengawasan tertinggi ada di tangan pemerintah.
”Kalau pemerintah tetap tidak bisa, biarlah kami yang turun tangan. Gerakan yang saat ini terjadi baru gerakan awal,” ujar Aviv menegaskan.
Ketua Umum Persigo Gorontalo Adhan Dambea mendesak Nurdin Halid mundur dari pencalonan ketua umum PSSI. Seandainya Nurdin tetap terdaftar dalam bursa pencalonan sementara calon lainnya, George Toisutta, gagal, Persigo tidak akan menggunakan hak suaranya.
”Tidak ada yang luar biasa di masa kepemimpinan Nurdin Halid. Lebih baik dia mundur saja dengan besar jiwa,” kata Adhan, Minggu di Kantor Wali Kota Gorontalo.