Surat Terbuka buat Presiden SBY

Sebagai wartawan senior yang pernah terlibat dalam liputan di PSSI dalam empat kepengurusan (Kardono, Azwar Anas, Agum Gumelar, dan Nurdin Halid), saya memohon Bapak Presiden agar lebih terlibat langsung membenahi karut-marut yang terjadi di PSSI.

Kongres Sepak Bola Nasional (KSN) di Malang, Jawa Timur, Maret 2010 yang diprakarsai oleh Bapak Presiden untuk menelurkan sebuah perubahan besar di sepak bola, ternyata TIDAK menghasilkan apa-apa! Sampai detik ini, PSSI pun tidak menjalankan kewajiban mereka dalam Tujuh Butir Rekomendasi KSN. Poin pertama rekomendasi, yaitu PSSI perlu segera melakukan reformasi dan restrukturisasi, tidak digubris.

Yang dilakukan PSSI seusai KSN Malang adalah meniup "angin surga" kepada semua komponen dan komunitas sepak bola nasional. Janji-janji manis yang berbuah racun terus diembuskan PSSI. Pengurus menjadikan PSSI sebagai "kerajaan kecil" milik mereka dan tidak boleh ada orang lain yang ikut campur, bahkan Presiden sekalipun. Bagi mereka, presidennya adalah Sepp Blatter.

Sebagai sebuah organisasi sepak bola nasional yang diakui pemerintah (karena itu yang diharuskan FIFA), PSSI tidak bisa berdiri bebas tanpa mengindahkan instruksi pemerintah. Untuk itu, dalam hal ini, pemerintah pantas mengoreksi PSSI.

Kembali ke soal Rekomendasi KSN Malang: Sudahkan PSSI mereformasi diri dan melakukan restrukturisasi? Kalau belum, dan mungkin tidak akan pernah, apakah ini bukan sebuah pembangkangan terhadap instruksi Presiden?

Dalam memutar kompetisi Liga Super Indonesia dan Divisi Utama, PSSI memakai dana pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lewat klub. Sesuai semangat profesionalisme yang diusung FIFA, semua kompetisi profesional di setiap negara tidak boleh atau dilarang menggunakan dana pemerintah.

Oleh PSSI, kompetisi LSI dan Divisi Utama diperbolehkan memakai dana APBD dan sesuai Kemendagri, dana APBD hanya boleh digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pembinaan sepak bola amatir. Namun, sejak tahun 2005, dana APBD dipakai klub profesional.

Untuk itu, sebagai anak bangsa yang prihatin, saya memohon Bapak Presiden segera menghentikan penggunaan dana APBD oleh 18 klub LSI ditambah 36 klub Divisi Utama. Dengan asumsi, setiap klub LSI mendapat Rp 20 miliar dan klub Divisi Utama Rp 10 miliar, berarti tiap tahun mereka menghabiskan Rp 720 miliar.

Padahal, kalau angka itu dialokasikan tepat sasaran untuk membangun infrastruktur serta pembinaan pemain usia muda, sudah pasti dalam periode lima sampai 10 tahun ke depan kita memiliki sejumlah stadion megah dan tidak terhitung berapa pemain berkualitas yang dapat diandalkan bagi timnas, tanpa perlu menaturalisasi.

Semoga tindak lanjut Bapak Presiden atas surat terbuka ini dapat menjadi setitik air sejuk dalam dahaga kemenangan dan keberhasilan timnas menatap masa depan.... Bravo Indonesia!