Pemkot Surabaya Harus Kelola Anarkisme Bonek

SURABAYA, KOMPAS.com - Aksi anarkisme suporter Surabaya, Bonek (bondo nekat) adalah bukti kesalahan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengentaskan kemiskinan. Bonek seringkali hanya dimanfaatkan dan dieksploitasi secara politis.

"Mayoritas bonek adalah kaum urban atau masyarakat miskin. Ironisnya, Pemerintah Kota Surabaya tak serius memberdayakan mereka. Pemerintah Kota Surabaya seharusnya memberdayakan mereka dan tak justru membiarkan mereka menjadi bencana," kata pengamat sosial perkotaan Universitas Airlangga Surabaya, Suparto Widjoyo, Senin (25/1) di Surabaya.

Agar lebih teratur dan terorganisasi, Pemerintah Kota Surabaya sebaiknya memberikan fasilitas kendaraan khusus bagi Bonek, misalnya bus saat bertandang laga ke daerah lain. Lebih dari itu, pembinaan mental dan pendampingan juga harus dilakukan agar mereka lebih memiliki etika dan sikap menghargai terhadap klub maupun suporter lawan serta masyarakat.

Dari sisi mentalitas, Suparto menilai Bonek memiliki mental berani mati dan tak pernah takut dengan apa pun. Ini merupakan ciri khas dari masyarakat Surabaya. Tapi masalahnya, akibat beban kemiskinan, mental ini pada titik tertentu berubah menjadi sikap anarkisme .

Kegigihan dan keberanian masyarakat Surabaya tercermin pada zaman perjuangan, yaitu saat arek-arek Suroboyo yang dipimpin Bung Tomo dan berhasil menyobek bendera Belanda di Hotel Yamato (sekarang Hotel Majapahit). "Keberhasilan Bung Tomo dan arek-arek Suroboyo saat itu bukan karena taktik perang, tapi karena mereka tidak takut mati," ucapnya.

Menurut Suparto, mental seperti inilah yang juga muncul dalam diri para Bonek. Sayangnya, semangat ini kurang terkelola dengan baik sehingga cenderung mengarah pada tindakan yang tak terkontrol. (ABK)