Kerusakan di Bekas Proyek PIM Akan Direhabilitasi

JAKARTA, KAMIS — Sekitar 30 pemangku kepentingan dari berbagai organisasi/badan/lembaga/instansi/pusat penelitian/perguruan tinggi yang bekalangan beberapa di antaranya saling tuding menyoal proyek Pusat Informasi Majapahit (PIM) yang merusak Situs Majapahit di Trowulan, Kabupaten Kojokerto, Jawa Timur, akhirnya mencapai suatu kesepakatan.

Dalam rapat hari Kamis (8/1), di Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Jakarta, setelah melewati diskusi yang alot selama lebih kurang empat jam, telah dicapai suatu kesepakatan, antara lain pembangunan proyek PIM di lokasi yang sekarang tidak hanya dihentikan sementara, namun dihentikan total. Sementara itu, bekas kerusakan di Situs Majapahit di bekas proyek akan direhabilitasi. Kemungkinan relokasi harus melalui pengkajian matang dan untuk itu akan dibentuk tim kecil.

Direktur Peninggalan Purbakala Direktorat Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Soeroso mengatakan hal itu ketika ditemui Kompas seusai rapat. Rapat dihadiri seluruh pemangku kepentingan, para pakar dari sekitar 30 organisasi profesi, LSM, lembaga penelitian, perguruan tinggi, badan pelestarian, dan sebagainya. Ini pertanda kepedulian yang begitu besar, pentingnya menjaga dan melestarikan Situs Majapahit, katanya.

Menurut Soeroso, hasil rapat secepatnya akan disampaikan kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik. Kemudian akan disampaikan kepada masyarakat melalui pers. Rapat tidak berhenti sampai di sini, tapi akan ada rapat-rapat lanjutan untuk menggodok konsep yang paling realistis.

Senin lalu, Jero Wacik telah perintahkan penghentian sementara pembangunan proyek PIM dan kelanjutannya harus menunggu hasil dialog dengan pemangku kepentingan. Dengan adanya kesepakatan hasil rapat, diharapkan Menbudpar itu bisa mengambil kebijakan yang jelas dan tegas.

Pusat Informasi Majapahit, atau apapun namanya, lanjut Soeroso, tetap dinilai penting guna menampilkan kebesaran Kerajaan Majapahit kepada masyarakat luas, ke ranah internasional. Untuk menjadi bahan pembelajaran dari generasi ke generasi. "Kalau ada kesalahan, kami mengakui, dan itu tak perlu lagi dicarikan kambing hitamnya, solusi yang lebih baik sangat dibutuhkan," kata Soeroso, yang memimpin rapat, Kamis kemarin.

Soal relokasi juga dibicarakan. Namun, untuk memastikan di mana yang paling baik, akan ada penelitian dan dibentuk tim kecil. Secara prosedural memang harus didahului dengan penelitian. Pihak Direktorat Sejarah dan Purbakala mengakui kesalahan dalam pelaksanaan.

Ketua Gotrah Wilwatikta, Perkumpulan Peduli Majapahit, mengakui hasil rapat itu cukup bagus. " Bisa jadi dasar kebijakan bagi Pak Manteri Jero Wacik. Jangan pemerintah jadi guru yang salah. Ke depan hal ini harus dihindari. Masyarakat juga harus mengambil hikmah dari kasus proyek PIM ini. Hikmah itu adalah membuat sebuah pembangunan di situs tak bisa sembarangan," ujarnya.

Arkeolog dari Universitas Gadjah Mada, Daud Aris Tanudirjo, yang dihubungi terpisah, membenarkan kesepakatan rapat bahwa pembangunan proyek PIM, di lokasi yang sekarang bermasalah karena telah merusak situs, dihentikan.

"Kemungkinan relokasi. Akan tetapi, untuk itu harus dilakukan kajian dulu untuk menentukan tempat yang tepat. Harus ada tim dari bidang ilmu yang terkait yang dibentuk," katanya.