Polemik Israel di Laga Bola dan Olahraga, Antitesis Pelarangan Rusia

ISRAEL dan Indonesia tengah menjadi sorotan dalam laga bola. Tim Nasional (Timnas) U-20 Israel lolos ke babak utama Piala Dunia U-20 yang sedianya digelar di Bali dan Jawa Tengah pada 20 Mei-11 Juni 2023. 

Gubernur Bali, I Wayan Koster, menolak Timnas U-20 Israel berlaga di Bali dan meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) melakukan penolakan yang sama, lewat surat tertanggal 14 Maret 2023. Penolakan juga belakangan datang dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. 

Imbasnya, FIFA membatalkan jadwal pengundian pertandingan (drawing) Piala Dunia U-20, yang semula dijadwalkan berlangsung pada 31 Maret 2023 di Bali. Drawing mengharuskan perwakilan setiap peserta hadir.

Pemberitahuan sudah diterima Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI). Namun, surat resminya belum tiba, setidaknya hingga tulisan ini tayang. Alasan pembatalan drawing pun baru diperkirakan terkait surat penolakan yang dikirim Koster ke Kemenpora.

Anggota Komisi Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengakui perkembangan situasi ini bisa mendatangkan sanksi bagi Indonesia. Pengucilan adalah salah satu kemungkinannya.

Bukan kejadian pertama

Penolakan atas keikutsertaan Israel dalam laga olahraga internasional bukan baru kali ini terjadi. Alasan yang dipakai pun sebagian besar serupa, yaitu pendudukan Israel atas Palestina sejak 1967.

Alasan lain, diskriminasi Israel terhadap Timnas Palestina dalam kompetisi terbuka. Ada juga alasan bahwa Israel telah melarang peralatan olahraga masuk ke Jalur Gaza, Palestina, sehingga menyulitkan atlet Palestina. Pun, sejumlah klub sepak bola Israel bermarkas di permukiman di teritori pendudukan.

Bentuk penolakannya beragam. Ada yang sepenuhnya menolak kehadiran atlet atau tim dari Israel. Namun, ada juga bentuk penolakan berupa pilihan tidak bertanding ketika harus bertemu dengan atlet atau tim dari Israel dalam suatu kompetisi.

Konsekuensi yang didapat penolak Israel tak pernah ringan. Sanksi itu bisa berupa pelarangan balik dalam jangka waktu bertahun-tahun atau setidaknya denda bernilai besar. Olimpiade Tokyo pada 2020 termasuk salah satu hajatan olahraga internasional yang mencatatkan sanksi berat atas penolakan bertanding melawan atlet Israel.

Antitesis larangan atas Rusia

Polemik atas penolakan keikutsertaan Israel beserta sanksi bagi mereka yang menolak ini semakin menjadi-jadi seturut perkembangan invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022.

Negara-negara Barat dan sekutunya condong menolak keikutsertaan atlet Rusia dalam ajang olahraga internasional. Saat penolakan benar-benar terjadi—termasuk Piala Dunia 2022 di Qatar dan kemungkinan Olimpiade 2024 di Paris—, negara Barat dan sekutunya tak ada yang geger apalagi dijatuhi sanksi atas sikapnya itu.

Ketika dalam banyak kasus yang didengungkan adalah "ini olahraga, bukan politik", kasus pelarangan Rusia ikut serta dalam banyak turnamen bahkan penghapusan Sirkuit MotoGP Rusia dari cadangan venue MotoGP pun terjadi. 

Pada ajang Presidensi G20 2020, Indonesia bisa sukses menggelar seluruh rangkaian acara. Delegasi Rusia tetap bisa datang, walau tanpa Presiden Vladimir Putin. Ini menentang arus besar tekanan—terutama dari negara Barat—yang mendesak Indonesia menolak delegasi Rusia.

Dalam kasus Israel, posisi Indonesia kini berkebalikan karena justru ada dalam pusaran arus penolakan, sikap yang bukan baru hari ini ditegakkan atas pendudukan Israel di Palestina sejak 1967.

Namun, negara-negara Barat tidak berada di barisan penolakan. Juga, otoritas yang berbasis di kawasan ini pula yang cenderung menjatuhkan sanksi bagi penolak Israel saat mereka sendiri menolak delegasi Rusia. 

Akankah ada solusi? Apakah solusi tunggalnya membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20? Ataukah pendekatan pertandingan "away" di negara netral di luar Indonesia untuk pertandingan yang melibatkan Timnas U-20 Israel bisa jadi pilihan solusi?

Terlepas dari itu semua, betulkah olahraga benar-benar bisa dipisahkan dari politik? 

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI