Piala AFF 2022 di SUGBK, Bukti Belum Tumbuh Kesadaran Keselamatan dan Keamanan

KOMPAS.com - Penyelenggaraan laga-laga Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) masih menghadirkan sejumlah permasalahan. Beberapa isu yang muncul sebenarnya sudah masuk cakupan rekomendasi dari Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) seusai Tragedi Kanjuruhan.

Kompas.com mengumpulkan testimonial para penonton yang hadir di SUGBK selama tiga laga timnas Indonesia menjadi tuan rumah di Piala AFF 2022.

Ketiga partai itu adalah melawan Kamboja (23/12), Thailand (29/12), dan Vietnam (6/12).

Hasilnya, pengakuan para penonton yang hadir menunjukkan pola-pola penyelenggaraan yang sebenarnya sudah bertekad dibenahi seusai Tragedi Kanjuruhan.

Melalui pesan via aplikasi chat, media sosial, dan juga wawancara langsung dengan mereka yang hadir langsung ke SUGBK, Kompas.com menemukan beberapa permasalahan terkait penyelenggaraan.

Isu cukup besar yang disetujui oleh mayoritas responden adalah terkait keberadaan "suporter siluman" di mana jumlah penonton resmi berbeda dengan fakta di lapangan.

Hampir seluruh pertandingan SUGBK tampak penuh dengan penonton.

Padahal, penjualan tiket resmi dikatakan hanya berada di angka 25-50 ribu per pertandingan dari kapasitas penuh 80.000 penonton stadion.

"Pas pertandingan berjalan, kok malah makin banyak yang masuk stadion bahkan sampai berdiri di tangga. Announcer mengumumkan jumlah penonton 49 ribu-an kayanya tidak mungkin. Itu stadion hampir full," ujar penonton bernama Jonathan Sianturi lewat direct message (DM).

"Rasanya banyak penonton ghaib, ada di stadion tapi tidak masuk hitungan resmi," tulis akun @PorosHalang masih di platform sama.

"Ada area yang isinya penonton-penonton siluman bawa keluarga komplet, bahkan mereka tak tahu harga tiketnya berapa (Saya sendiri iseng nanya ke mereka) jumlahnya pun tidak sedikit," ujar akun @harry_josz.

"Kasihan penonton asli yang beli tiket."

Suporter lain bahkan mengatakan kepada Kompas.com bahwa dirinya berhasil pindah kategori dari paling rendah ke VIP dengan memanipulasi tiket elektronik menggunakan aplikasi pengedit PDF.

Standar pengamanan dan penyortiran barang-barang terlarang yang bisa masuk ke tribune berbeda dari gate ke gate.

Kompas.com menyaksikan penumpukan di area sekitar lorong keluar oleh mereka yang tak  mendapatkan tempat duduk.

Stewards yang bertugas di depan lorong tak berdaya di hadapan mereka.

Hal ini tentu berbahaya dalam situasi darurat apabila diperlukan evakuasi darurat.

"Steward di tribune tak kelihatan punya wewenang buat mengatur orang biar agar tidak duduk atau berdiri di tangga," tutur eks jurnalis Tabloid BOLA, Anggun Pratama, yang hadir bersama anaknya di laga kontra Vietnam.

"Masih ada kurang orang untuk mengarahkan penonton. Baik itu dari EO atau apapun tetapi kru seharusnya diperbanyak," ujar suporter setia timnas, Genta Ripta, yang hadir di semua laga di Piala AFF 2022.

"Seperti event musik, stewards yang (seharusnya) mengarahkan, menunjukkan kursi ke penonton. Masih banyak banget titik-titik orang berkumpul yang membahayakan dan berdempetan."

Oknum Aparat Kembali Beraksi

Hal yang tak kalah menjadi perhatian adalah dugaan beberapa orang bahwa penonton gelap ini diselundupkan masuk oleh aparat keamanan.

“Banyak sekali yang tak bertiket bisa masuk apalagi diduga Paspampres dan kroni-kroni pengawal pejabat pada menyelundupkan koleganya. Mending 1-2 orang, ini sekeluarga pada masuk VIP Timur,”ujar seorang suporter yang enggan disebutkan namanya, lewat direct message.

”Penjualan tiket sudah bagus online, namun perlu tambahan tiket gelang agar teridentifikasi antara penonton bertiket dan penonton gelap,” tulis akun @Achmad9909.

“Banyak oknum petugas pengamanan yang suka memasukan penonton gelap”.

"Oknum yang sedang tugas di GBK, banyak bawa sanak saudara/kenalan tanpa ada tiket,” tambah akun @molcimoli.

Masalah Mentalitas dan Ketakutan Presiden

Bagi pengamat sepak bola Anton Sanjoyo yang juga mantan anggota TGIPF, hal ini bukti bahwa hampir semua rekomendasi TGIPF tentang keselamatan dan kapasitas penonton diabaikan.

“Penyelundupan anggota-anggota keamanan dalam tanda kutip. Soal penonton siluman persis terjadi juga di Kanjuruhan,” tutur Anton kepada Kompas.com, Minggu (8/1/2023).

“Tidak memungkinkan kita menghitung berapa tiket terjual dan orang yang masuk.”

“Urusannya mentalitas. Belum lagi petugas keamanan. Selalu ada kebocoran. Bisa dari pejabat, sponsor, dll. Detail-detail kecil itu yang menyebabkan Tragedi Kanjuruhan.”

Bagi Anton, kekecewaan tim TGIPF akhirnya bermuara kepada sikap Presiden Joko Widodo dalam menanggapi laporan secara umum.

“Menurut kami tidak serius. Ada ketakutan Presiden soal sanksi FIFA dan hubungannya dengan Piala Dunia U20, tapi detail menjadi terabaikan sama sekali,” ujar jurnalis olahraga senior ini.

“Yang betul-betul baru direspons bagus itu soal sikap keamanan dari Polisi. Surat Keputusan Polri berubah soal pengamanan di ajang olahraga. Yang lain tidak ada yang berubah.”

“Terutama menyangkut urusan sama federasi. Memang PSSI betul-betul mengabaikan," lanjutnya.

"Saya yakin mereka berani melakukan itu karena tidak disentuh pihak berwenang. PSSI dianggap tidak bersalah. Padahal detail-detail kecil itu yang menyebabkan Kanjuruhan. “

“Bottom line-nya adalah Presiden tidak peduli karena takut. PSSI dianggap tak tersentuh sehingga terjadi lagi penonton tak karuan, berdesakan.”

Kompas.com sendiri telah menghubungi PSSI untuk memberikan komentar terkait penyelenggaraan laga-laga Piala AFF di SUGBK, tetapi belum ada balasan hingga berita ini diturunkan.

Pendapat Pakar Keamanan FIFA

Sementara itu, Nugroho Setiawan, pemilik lisensi FIFA Security Officer, mengatakan bahwa apa yang terlihat di SUGBK sepanjang Piala AFF 2022 menjadi bukti belum ada yang berubah di manajemen pertandingan Tanah Air.

"Belum tumbuh juga kesadaran tentang keselamatan dan keamanan pada semua pihak," ujar pria yang juga eks anggota TGIPF tersebut kepada Kompas.com pada Kamis (12/1/2023) malam.

"Situasi ini telah terjadi hampir satu dekade dan makin parah (saya alami sendiri ketika masih di lingkaran dalam sepak bola)."

Menurut Nugroho, solusinya adalah kemauan politik dan hal itu sudah terlihat, dimulai dari perintah Presiden RI untuk membenahi sepak bola nasional – setelah Tragedi Kanjuruhan yang mengenaskan.

"Ke depan, sepak bola akan dipenuhi kepentingan bisnis, toh karena sepak bola professional memang sudah sebagai industri," lanjutnya.

"Kelompok manapun nanti yang akhirnya akan mengurus sepak bola pascaKLB, harus menyikapi himbauan presiden ini dengan keselarasan bisnis yang akan mereka tuju."

"Kalau bisnis, berarti event pertandingan adalah sebuah sportainment dan penontonnya adalah customer yang harus dirajakan."

Ia lalu menambahkan bahwa ada beberapa langkah yang bisa diambil:

1. Duduk kembali bersama seluruh stakeholder, untuk samakan persepsi khususnya tentang keamanan pertandingan.

Penonton adalah customer dan customer adalah raja di mana customer ini adalah rakyat–dan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

2. Sudah ada Perpol 10/2022 yang diundangkan sebagai pedoman penyelenggaraan kompetisi olahraga yang mengundang kerumunan (baca: sepak bola).

Perpol ini terus disosialisasikan, diterjemahkan dan ditransformasikan menjadi SOP Penyelenggaraan Pertandingan yang harus ditaati semua pihak tanpa kecuali.

3. SOP tersebut didalamnya ada konsep manajemen kerumunan (crowd management) dan cara pengendaliannya (crowd control) – ini harus diterapkan melalui pembentukan regu steward (sebagai awak pelaksana), dilatihkan, kemudian disimulasikan bersama dengan aparat keamanan yang akan bermitra dalam pengamanan.

4. SOP dilaksanakan secara konsisten sebelum, selama, dan setelah pertandingan untuk menutup celah penyelundupan penonton tidak sah (non-akreditasi).

5. Bersamaan dengan langkah di atas, dilakukan program safety & security awareness. Selain untuk mencapai pertandingan aman dan nyaman, untuk menyadarkan bahwa arogansi dan penyalahgunaan wewenang (aparat) termasuk variabel terjadinya crowd build up yang berpotensi chaos dan terjadinya stampede (himpit-himpitan) yang dapat menimbulkan fatalitas. Program ini harus gencar.

6. Selain kesamaan persepsi dan kesiapan sistem (SOP), yang terpenting adalah biaya. Dalam hal ini, PSSI atau LIB harus siap untuk membiayai program.

"Bagaimanapun, keamanan bukan terjadi tiba-tiba datang dari langit (given), tetapi melalui upaya atau perencanaan (planning)," tuturnya menutup.