Tragedi Kanjuruhan: Pemerintah Punya Potensi Intervensi PSSI

KOMPAS.com – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mengatakan bahwa intervensi pemerintah kepada Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) mungkin saja bisa terjadi.

Zainudin Amali mengatakan demikian seusai menerima pertanyaan dari awak media mengenai petisi yang mendesak Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, untuk meletakkan jabatannya.

Desakan publik agar Mochamad Iriawan mundur mengemuka karena yang bersangkutan dianggap bertanggungjawab atas tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 silam yang menewaskan 131 orang.

Setidaknya, ada dua petisi yang menuntut Mochamad Iriawan mundur dari jabatannya. Pertama, datang dari praktisi hukum Emerson Yuntho yang sudah ditandatangani oleh 16.506 orang per 10 Oktober 2022.

Lalu, petisi kedua berasal dari Perkumpulan Jurnalis Rakyat yang sudah didukung oleh 27.300 orang per 11 Oktober 2022 pukul 07.39 pagi.

“Kalau FIFA memberikan jalan, itu (intervensi pemerintah kepada PSSI) bisa saja terjadi,” ucap Zainudin Amali dilansir dari Kompas.id.

“Yang jelas, sekarang, FIFA berkomunikasi langsung dengaan Presiden (Joko Widodo). Mungkin saja, ini (tragedi Kanjuruhan) dianggap suatu kejadian luar biasa oleh FIFA,” tutur dia.

Namun, pada awalnya, Zainudin Amali memberikan jawaban berbeda. Ia mengatakan bahwa pihaknya sebetulnya tidak bisa melakukan intervensi.

Menurut Zainudin Amali, intervensi yang dilakukan pemerintah bisa berujung pembekuan PSSI seperti pada tahun 2015 lalu.

Di samping itu, Direktur Ganesport Institute Sport Policy anda Management Think-tank, Amal Ganesha, mengatakan bahwa negara sudah seharusnya mengambil langkah cepat.

Salah satunya caranya adalah negara harus bisa menginvestigasi kejadin tragedi Kanjuruhan tanpa ragu-ragu.

Ia memberikan contoh serupa yakni, tragedi Hillsborough yang terjadi saat semifinal Piala FA antara Liverpool vs Nottingham Forest pada 15 April 1989. Tragedi itu meenewaskan 97 orang.

"Kalau kita mengacu pada penanganan paska-kejadian Hillsborough dan Heysel, yang boleh dan harus dilakukan negara, pertama adalah menginvestigasi kejadian tersebut tanpa ragu-ragu secara komprehensif,” kata Amal Ganesha kepada Kompas.com.

"Turunkan semua perangkat yudisial yang ada: Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Polisi, kalau perlu libatkan ahli hukum olahraga. Setelah tragedi Hillsborough terjadi, parlemen dan hakim agung Inggris ikut turun gunung,” ujar dia.

Pemerintah sejatinya sudah turun tangan. Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, bahkan telah berkirim surat dengan FIFA.

Dalam surat itu disebutkan bahwa pemerintah dan FIFA bakal berkolaborasi untuk membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia.

Pernyataan demikian tentu memperjelas isi Statuta FIFA yang sejatinya bukan melarang campur tangan pemerintah secara luas.

Menurut laporan Kompas.id, FIFA tidak menjelaskan ada larangan keterlibatan pemerintah dalam membenahi federasi nasional yang bermasalah. Ini tertuang dalam Statuta FIFA edisi April 2015.