Pernyataan Sikap Kemenpora terhadap Pelaksanaan KLB PSSI 2019

KOMPAS.com - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Republik Indonesia merilis pernyataan sikap terhadap pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI.

Induk organisasi sepak bola tertinggi Indonesia alias PSSI akan segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Pelaksanaan KLB PSSI untuk memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota Komite Eksekutif (Exco) periode 2019-2023 itu akan dilaksanakan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2019).

Sebanyak 86 pemilik suara akan ambil bagian dalam KLB PSSI tahun ini.

Mereka terdiri dari perwakilan 34 Asosiasi Provinsi (Asprov), 18 klub Liga 1, 22 klub Liga 2, 10 klub Liga 3, satu asosiasi futsal, dan satu asosiasi sepak bola nasional.

Terkait pelaksanaan KLB tersebut, Kemenpora RI telah menerbitkan surat rekomendasi, yang ditandantangani Sekretaris Menpora (Sesmenpora) Gatot S Dewa Broto.

Gatot membalas surat dari Sekjen PSSI perihal rekomendasi pelaksanaan Kongres Luar Biasa PSSI 2019 lewat surat bernomor B.10.31.4/SET/X/2019, tertanggal 31 Oktober 2019.

Pada surat itu, Kemenpora prinsipnya mendukung dan berharap agar acara Kongres PSSI bisa terselenggara dengan baik.

Sebagai kelanjutan dari surat rekomendasi tersebut, baru-baru ini Kemenpora menyatakan sikapnya terhadap pelaksanaan KLB PSSI.

Pernyataan sikap Kemenpora itu tertuang dalam enam poin berikut:

1. Kemenpora berpandangan bahwa pelaksanaan KLB PSSI tanggal 2 November 2019 dapat diterima keberadaan pelaksanaannya karena berdasarkan laporan Pengurus PSSI (Sekjen PSSI) pada tanggal 19 Oktober 2019 kepada Sesmenpora.

PSSI sudah menunjukkan copy dokumen surat dari FIFA bahwa pelaksanaan KLB sudah sepengetahuan FIFA dan bahkan akan dihadiri oleh perwakilan FIFA.

2. Kemenpora pada tanggal 18 Oktober 2019 telah mengirimkan surat ke FIFA dengan tujuan untuk memastikan apakah legitimasi KLB PSSI tanggal 2 November 2019 sah atau tidak.

Surat Kemenpora tersebut kemudian direspons oleh FIFA tanggal 22 Oktober 2019, yang intinya KLB PSSI tersebut sah sepengetahuan FIFA dan akan dihadiri oleh perwakilan FIFA.

Dengan demikian, Kemenpora dapat menerima rencana PSSI untuk mengadakan KLB PSSI dengan persyaratan (sebagaimana tertuang dalam surat rekomendasi Kemenpora tertanggal 31 Oktober 2019 bagi pelaksanaan KLB PSSI).

3. Terkait dengan beredarnya informasi dan foto-foto bahwa Menpora hanya menerima kedatangan salah satu calon ketum PSSI saja, hal itu adalah sama sekali tidak benar.

Pada dasarnya Menpora sangat welcome pada calon mana pun yang akan bertamu sejauh waktu memungkinkan.

Faktanya, beberapa calon telah diterima oleh Menpora tanpa ada pretensi apa pun selain untuk saling tukar informasi bagi kemajuan persepakbolaan nasional.

Selain itu, Menpora juga tidak memiliki keberpihakan pada salah satu calon karena selain bertentangan dengan netralitas pemerintah dalam proses pemilihan pimpinan cabang olahraga, juga agar tidak diasumsikan oleh FIFA sebagai bentuk campur tangan pemerintah karena bertentangan dengan Pasal 14 dan 19 Statuta FIFA.

4. Bagi pemerintah, KLB diharapkan berlangsung sukses, lancar, demokratis, dan dapat menghasilkan kepengurusan PSSI baru yang reformis yang mampu merespons keprihatinan publik.

Tidak hanya terhadap tata kelola manajemen, juga prestasi timnas senior terkecuali patut diapresiasi sejumlah prestasi timnas U-16 dan U-19 akhir-akhir ini.

5. Pemerintah dan publik memiliki tuntutan timggi pada PSSI karena tanpa ditekan seperti itu, dikhawatirkan kondisi perkembangannya tidak akan banyak berubah.

Oleh karena itu, momentum KLB PSSI ini harus menjadi saat yang tepat untuk konsisten berbenah, dan apalagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2021.

6. Menpora Zainudin Amali sejauh ini mengonfirmasi akan hadir pada pembukaan KLB.

Hal ini selain sebagai bentuk dukungan kritis pemerintah terhadap pembenahan persepakbolaan nasional, juga karena menurut info dari PSSI, utusan FIFA dan AFC sudah hadir di Jakarta untuk mengikuti KLB PSSI.