PSSI Harus Sehat Secara Finansial, Tata Kelola, dan Prestasi

KOMPAS.COM - Calon Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Mohamad Kusnaeni, memiliki gagasan BPJS yang diyakinini bisa membuat PSSI dalam kondisi lebih sehat. 

Menurut Kusnaeni, PSSI harus sehat secara finansial, tata kelola, dan prestasi. 

"Dari segi prestasi belum terlihat, tata kelolanya pun agak berantakan, dan secara finansial ternyata masih terbebani utang lumayan besar,” ia menjelaskan.

Untuk itulah Kusnaeni menyebut pentingnya konsep BPJS. BPJS yang dimaksud Kusnaeni bukanlah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

"Huruf B itu maknanya benahi kompetisi. Tidak hanya fokus ke kompetisi profesional, tapi juga kompetisi amatir dan usia muda," tutur pria yang akrab disapa Bung Kus itu.

"Apalagi kita mau jadi tuan rumah Piala Dunia U-21 tahun 2021. Kompetisi amatir dan usia muda yang bagus bisa jadi penyangga yang kuat bagi liga profesional sekaligus menghasilkan banyak bibit pemain bagus sehingga nantinya kita bisa bersaing di level dunia," jelasnya. 

Terkait membenahi kompetisi profesional, Kusnaeni menyebut butuh perhatian khusus karena masalahnya kompleks.

“Banyak yang harus kita kerjakan untuk membenahi tata kelola kompetisi profesional kita,” katanya.

“Atmosfernya sudah bagus tapi butuh sentuhan khusus agar aspek-aspek negatifnya bisa dikurangi dan liga kita kelak lebih punya nilai ekonomis,” jelasnya. 

Lalu, huruf “P” maknanya adalah perkuat organisasi. Kusnaeni memandang PSSI sudah sepantasnya menjadi organisasi yang kuat dan modern.

"Minimal yang terunggul dibanding induk cabor lainnya,” jelas Kusnaeni. 

“Sayangnya, saat ini ‘rumah PSSI’ saja kita tidak punya. Terus berpindah-pindah. Kita juga belum punya fasilitas pemusatan latihan yang memadai untuk tim nasional semua kelompok umur. Ini hanya bagian kecil dari persoalan organisasi. Banyak aspek lain yang butuh penguatan agar PSSI menjadi organisasi yang unggul dan modern,” katamya menambahkan. 

Selanjutnya, “J” dimaknai Bung Kusnaeni sebagai jalin kemitraan dengan semua stakeholder, terutama Pemerintah.

"Sepak bola itu tak mungkin diurus sendiri oleh PSSI. Jadi, libatkan semua pihak: swasta, BUMN, masyarakat, keluarga, hingga mantan pemain," kata Kusnaeni yang juga pengurus Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) di bawah Kemenpora.

Paling penting, lanjut Kusnaeni, PSSI jangan pernah lagi punya pikiran bisa maju tanpa dukungan Pemerintah.

“Justru PSSI harus merangkul Pemerintah agar program-programnya mendapat dukungan dan bantuan. Khususnya untuk peningkatan infrastruktur dan pembinaan usia muda," tuturnya. 

Paling akhir, “S” dimaknai sebagai sistem yang jadi panglima, bukan figurnya.

"Bangun sistem organisasi yang kuat, jangan bertumpu pada figur alias one man show. PSSI ini organisasi besar, tidak boleh hanya bertumpu pada orang per orang," jelas Kusnaeni.

Menurut Kusnaeni, lemahnya sistem inilah yang selama ini memberi peluang bagi penyalahgunaan. Salah satunya berupa match fixing dalam kompetisi.

“Sistem harus berjalan dan jadi pedoman organisasi PSSI. Jangan terlalu banyak pembiaran dan kompromi sehingga akhirnya organisasi jadi lumpuh, tidak efektif,” katanya mengakhiri.