Bukan Lagi Persija, Mitra Kukar Bakal Sandang Status Tim Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan calon ibu kota baru negara Republik Indonesia.

Lokasi ibu kota baru Republik Indonesia nantinya akan berada di Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sebagian lagi Kabupaten Kutai Kertanegara.

Untuk wilayah yang kedua, ini merupakan basis dari klub Mitra Kukar.

Mitra nantinya akan menyandang status sebagai tim Ibu Kota menggantikan Persija Jakarta.

Mitra Kukar kini berkompetisi di Liga 2.

Klub berjulukan Naga Mekes itu harus berkompetisi di kasta kedua setelah terdegradasi dari Liga 1 musim lalu.

Mitra Kukar bukanlah klub asli dari Kutai Kertanegara.

Klub ini dulunya adalah Niac Mitra Surabaya.

Sebelum pindah ke Kutai Kertanegara, Mitra tercatat pernah berubah nama menjadi Mitra Kalteng Putra.

Kesulitan keuangan yang dialami Mitra Kalteng Putra dalam menjalani roda kompetisi akhirnya membuat klub ini pindah ke Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2003.

Mitra Kukar berkandang di Stadion Aji Imbut yang berkapasitas 35.000 tempat duduk.

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Untuk itu, rencana pemindahan ibukota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan.

Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

Jokowi menjamin dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN.

Pemerintah akan dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema kerja sama Pemerintah Badan Usaha.

Sebelum menetapkan ibu kota baru, Presiden pun telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru.