Laga Kontra Persiwa Diundur, Panpel Persib Sebut Tak Langgar Regulasi

General Koordinator Panpel Persib, Budhi Bram Rachman, menilai, pemunduran jadwal itu terpaksa dilakukan lantaran kondisi Stadion GBLA yang tak siap pakai atas rekomendasi dari Dinas Tata Ruang Pemkot Bandung.

Bram mengatakan, situasi itu masuk dalam kategori force majeure.

"Perlu dijelaskan karena kami juga sangat paham karena sudah bukan sekali dua kali urus perizinan. Ini sudah disampaikan itu sudah jauh hari, kelengkapannya juga kami sampaikan sesuai prosedur," kata Bram di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Senin (4/2/2019) malam. 

"Setelah ada pernyataan dari Dinas Tata Ruang itu tidak bisa karena tak layak, ada penurunan tanah, retak-retak. Polisi juga tak bisa jamin tak ada apa-apa. Kami juga tak bisa paksakan. Jadi, kami menganggap itu force majeur," ucapnya.

Bram menuturkan, proses pengajuan izin pertandingan sudah diurus sepekan sebelum laga dihelat.

"Kami kan anggapnya perizinan ini sudah sampaikan dengan sesuai ketentuan. Kami sudah sampaikan dari H-7 lebih, masalah tiba-tiba H-2, ada pemberitahuan tak layak, ya kami tak bisa apa-apa, dan kami anggap ini force majeure," ucapnya.

Saat ini, kata Bram, pihaknya telah melayangkan surat pemunduran jadwal kepada PSSI. Bram juga berupaya untuk meminta izin menggunakan Stadion Si Jalak Harupat sebagai pengganti.

"Kami kan karena dari operator ada surat jadwal ulang dan kami sudah ajukan. Kami sudah ajukan antara tanggal 8 sampai 11 Februari, nanti biar operator saja yang tentukan pelaksanaannya," katanya.

Adapun soal tuntutan sanksi walkout (WO) dari suporter, Bram menilai hal tersebut sebagai bentuk aspirasi yang patut dihargai.

"Kalau masalah WO itu wewenang PSSI kan, operator kompetisi, tetapi nanti kami sampaikan kepada manajemen biar nanti manajemen yang olah aspirasi dari bobotoh ini," katanya.