Ribuan Aremania Akan Datangi Menpora karena Dinilai Tak Layak Ikut ISL

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Pembina Klub Arema Cronus, Agoes Soerjanto, melalui siaran pers yang dikirim ke Kompas.com, Selasa (17/2/2015) siang. Dalam rilis tersebut, Agoes menyampaikan serta menyikapi sikap Menpora dan BOPI yang minta agar jadwal kick-off ISL ditunda, sebagai tindakan yang sangat tidak paham atas pengelolaan sepak bola di Indonesia.

"Kalau Arema dibilang belum memenuhi syarat, saya ingin Menpora dan BOPI datang langsung ke Malang. Coba arahkan kami seperti apa mengelola klub yang benar. Kalau bisa BOPI dan Menpora coba ikut merasakan mengelola Arema beberapa minggu saja. Biar lebih paham juga ngurusi tim," jelas pria yang juga menjabat sebagai Ketua PD XIII GM FKPPI Jawa Timur.

Terkait masalah pembayaran pajak klub berjuluk Singo Edan itu, beber Agoes, pernyataan BOPI sangat aneh. Karena tidak ada klub sepak bola di Indonesia yang untung, sehingga kewajiban membayar pajak bisa digugurkan.

"BOPI kan tidak ngurusi sepak bola saja. Semua olahraga yang dikelola perusahaan mereka tangani. Wajar dia tidak tahu," ujarnya.

Namun, jika BOPI dan Menpora bersikukuh tetap mencantumkan Arema tidak layak ikut kompetisi, tegas Agoes, pihaknya tidak segan-segan memberangkatkan ribuan Aremania untuk mendatangi markas Menpora dan BOPI.

"Arema ini sudah jadi hiburan masyarakat Malang Raya. Kalau tidak ada sepak bola di Malang, tingkat kriminalitas pasti tinggi lagi. Pemerintah harus ingat, Malang dulu gudangnya preman. Tapi setelah ada sepak bola, kriminalitas menurun," katanya.

Selain itu, Agoes juga mendorong supaya BOPI dan Menpora segera mengirim utusan terbaiknya, untuk datang ke klub-klub agar tahu bagaiamana suka dukanya mengelola klub sepak bola.

"Jika tidak, maka suporter Aremania yang akan berbondong-bondong datang ke BOPI dan Menpora untuk minta klarifikasi, bila Arema dianggap tidak layak," tambahnya.

Agus juga menyinggung aturan ketat yang ditentukan oleh BOPI untuk klub profesional ISL. Agoes menilai, Arema tak akan bisa diikuti klub Indonesia. Contoh kasusnya, sudah banyak perusahaan mundur setelah merugi puluhan miliar untuk mengelola tim.

"PT Bentoel saja yang perusahaan besar juga kewalahan mengelola Arema. Harusnya kami sekarang ini justru didukung pemerintah. Kami tidak setuju adanya larangan pemerintah untuk memberikan sokongan dana kepada klub profesional. Pemain Arema juga digunakan timnas. Jadi pemain ini juga bawa nama negara. Harusnya ada bantuan berapa persen dari pemerintah," katanya.