SURABAYA, RABU-Rapat Paripurna Daerah (Raparda) PSSI Jatim yang biasanya hanya memutuskan program kerja, untuk 2008 ini menghasilkan keputusan berbeda. Raparda yang diikuti semua Pengurus Cabang (Pengcab) PSSI dan klub se-Jatim di Hotel Sahid, 5-6 Mei ini memutuskan sepak bola Jatim mendesak PSSI untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Tuntutan Munaslub ini resmi disuarakan Jatim melalui forum Raparda. Selama ini, desakan supaya PSSI melakukan Munaslub, sekadar pernyatan-pernyataan dari pengurus Pengcab atau klub. Dalam Raparda kemarin, PSSI Jatim menuntut agenda  Munaslub harus digelar selambat-lambatnya awal Agustus.

“Munaslub nanti untuk meratifikasi Pedoman Dasar (PD) yang sesuai aturan FIFA,” sebut Akhmad Munir, juru bicara Raparda PSSI Jatim saat ditemui di Hotel Sahid, Selasa (6/5).Tuntutan Munaslub, kata Munir, merupakan keputusan resmi Raparda yang diikuti semua Pengcab PSSI dan klub di Jatim. Sebelum diputuskan, persoalan tersebut terlebih dulu di bahas di Komisi A yang membidangi organisasi.

PSSI Jatim, juga memutuskan soal definisi kriminal yang kini menjadi polemik PSSI dengan AFC dan FIFA. Raparda sepakat, tindakan kriminal adalah semua perbuatan yang melanggar hukum dan sudah berketetapan hukum tetap dari Pengdadilan Negeri atau Mahkamah Agung (MA). “Seseorang yang sudah melanggar hukum, nanti tidak boleh menjadi pejabat di PSSI,” sambung Munir.

Selain itu, Raparda menyetujui perubahan PD PSSI sesuai aturan FIFA, yakni hanya 118 hak suara. Selama ini, hak suara di PSSI 617. Kemudian, suara untuk klub Liga Super 18, Divisi Utama 17, Divisi I 16, Divisi II 15 dan Divisi Tiga 14. “Sedang Pengda PSSI se-Indonesia, memiliki 33 suara. Dan suara asosiasi, masing-masing satu suara,” terang Munir.

Keputusan lainnya, lanjut Munir, PSSI Jatim juga meminta agar secepatnya ada pemisahan antara Pengcab dengan klub. Keputusan dari Raparda PSSI Jatim, selanjutnya akan dibawa ke PSSI untuk ditindaklanjuti. Menanggapi Munaslub, Fauzi, utusan Pengcab PSSI Pamekasan mendesak supaya Ketua Umum PSSI Nurdin Halid mundur dari jabatannya. Alasannya, Nurdin sudah melakukan tindak kriminal dan saat ini tidak bisa memimpin roda organisasi. “Nurdin harus mundur, sebelum kita berangkat ke Jakarta untuk memundurkan Nurdin,” tegas Fauzi.

Sekretaris Pengcab PSSI Gresik, Mujiono meminta, soal Munaslub yang dituntut Jatim harus ditaati semua peserta. “Jangan sampai terjadi dusta di antara teman-teman, karena ini keputusan bersama,” ingat Mujiono. Seperti diberitakan, saat ini PSSI terkesan masih berusaha melakukan tawar menawar soal PD ke AFC dan FIFA. Kedua lembaga sepak bola internasional tersebut, meminta supaya PSSI secepatnya meratifikasi PD. (SURYA/Fat)