Haruna Soemitro Buka-bukaan soal Alasan PSSI Buat Kebijakan Pemotongan Gaji Pemain Jadi 25 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Exco PSSI Haruna Soemitro buka-bukaan terkait poin pembayaran kewajiban gaji pemain sebesar maksimal 25 persen yang tertuang dalam Surat Keputusan PSSI tertanggal 27 Maret 2020.

Poin tersebut menjadi polemik di kalangan para pesepak bola karena PSSI telah dianggap mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pemain.

Haruna Soemitro mengatakan, publik harus menelaah lebih lanjut mengenai keputusan tersebut dari sudut pandang yang berbeda.

Direktur Madura United ini mengatakan bahwa publik harus memahami dahulu latar belakang dan dasar masalah mengapa PSSI berani mengambil keputusan cepat.

Baca juga: Asosiasi Pesepak Bola Indonesia Ingin Solusi Win-win di Tengah Pandemi

Proses keputusan tersebut juga sangat panjang dan tidak mudah, serta banyak memiliki pertimbangan.

Haruna menegaskan, keputusan diambil untuk kepentingan bersama dengan memikirkan efek jangka panjang.

“Hari ini dipastikan karena klub sama sekali tidak ada pemasukan, sponsor pun tidak sedikit yang cancel. Karena pemasukan tidak ada, subsidi dari PSSI juga berhenti karena kompetisi berhenti, tidak ada pemasukan untuk membayarkan kewajiban,” kata pria berkacamata itu.

“Maka, kami mengusulkan kepada PSSI untuk membuat kebijakan demi melindungi klub. Jika klub ini bangkrut, yang terdampak juga akan lebih banyak. Karena itu, harus bisa dipahami bahwa keputusan PSSI menerbitkan SK tersebut semata-mata untuk melindungi klub,“ imbuhnya.

Baca juga: APPI Ungkap Ada Pemain yang Gajinya di Bawah UMR karena Pandemi Covid-19

Di sisi lain, Direktur Madura United itu menyadari bahwa keputusan dari PSSI tersebut menimbulkan polemik, khususnya dari pemain dan pelatih.

Dia juga tidak bisa tutup mata dengan keluhan-keluhan pemain dengan kontrak kecil yang harus merana karena gajinya dipangkas habis.

Perihal hal tersebut, dia mengatakan, klub harus berani terbuka dengan pemain, menjabarkan bahwa klub juga sedang dalam kondisi tidak sehat, seperti yang dilakukan Madura United.

“Di Madura United, kami membuat adendum kontrak. Sebelum eksekusi semua pemain dipanggil, lalu manajemen menjelaskan secara detail bagaimana kondisi klub, besarannya kewajiban yang harus dibayar, dan kami mengakui tidak mampu membayar,“ ujarnya lagi.

“Semua pemain tanda tangan untuk menerima itu. Apabila itu menjadi sebuah kesepakatan maka hal itu tidak akan menjadi masalah,” pungkasnya.