Madura United Tetap Ingin Kompetisi Liga 1 2020 Dihentikan

PAMEKASAN, KOMPAS.com - Rapat PSSI bersama PT LIB dan 18 klub Liga 1 2020 mengenai pembahasan kelanjutkan kompetisi 2020 rampung digelar pada Rabu (27/5/2020).

Pada rapat yang diselenggarakan secara virtual tersebut, PSSI kembali meminta pendapat klub-klub Liga 1 2020 terkait kelanjutan kompetisi.

Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu (PBMB), Ziaul Haq, sebagai perwakilan Madura United kembali menyuarakan agar kompetisi dihentikan.

“Jadi, Madura United yang diwakilkan saya langsung menyampaikan pendapat bahwa Liga 1 2020 harus distop. Dasar penyetopan itu karena tidak elok gegabah di tengah pandemi yang notabene sudah memberikan beban besar terhadap bangsa dan negara,” katanya kepada KOMPAS.com.

Baca juga: 7 Klub Shopee Liga 1 2020 yang Daerahnya Siap Terapkan New Normal

Ziaul Haq memahami bahwa pemerintah mulai memutar kembali roda kehidupan masyarakat melalui agenda new normal.

Namun, dalam hal ini dia kurang sepakat jika agenda tersebut diterapkan kepada kompetisi Liga 1 2020.

Baginya, melanjutkan kompetisi Liga 1 2020 dalam kondisi yang disebut sebagai new normal bukanlah hal bijak dan juga tidak tepat sasaran.

Alhasil, Madura United tetap berpendapat bahwa penghentian kompetisi Liga 1 2020 adalah pilihan yang terbaik.

Tidak hanya itu Ziaul Haq juga mengklaim beberapa klub lain juga setuju dengan pendapat Madura United.

“Jadi, dari 18 klub yang dimintai pendapat, pendapat mereka hampir sama dengan Madura United kecuali Persiraja, Borneo FC, Arema FC, Persib Bandung, dan Bali United. Persipura abstain," ucap pria yang biasa disapa Habib.

Baca juga: Hasil Rapat 18 Klub Liga 1 dengan PSSI dan PT LIB, Peserta Suarakan Pendapat

“Sedangkan yang lain sepakat musim 2020 untuk dihentikan dengan alasan hampir sama,” imbuhnya.

Di sisi lain, meski mayoritas klub ingin kompetisi Liga 1 2020 dihentikan, keputusan tetap berada di tangan PSSI.

Dalam rapat kali ini PSSI hanya minta pendapat dari klub peserta. Adapun keputusan akhir akan disampaikan setelah masa tanggap darurat corona dicabut pemerintah.