Harapan Komisaris Persib terhadap RUPSLB PT Liga Indonesia Baru

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, berharap Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Liga Indonesia Baru (LIB) berjalan lancar.

Umuh juga mengharapkan, RUPSLB dapat membuahkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan internal yang ada di tubuh PT LIB.

RUPSLB akan digelar pada Senin (18/5/2020). Dalam rapat tersebut bakal dibahas sejumlah hal, seperti dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) PT LIB, Cucu Somantri, yang menunjuk putranya sebagai General Manager (GM) PT LIB.

Baca juga: Pesan Langsung Johan Cruyff kepada Pelatih Persib Bandung

Penunjukkan tersebut menimbulkan kekisruhan di lingkup internal PT LIB. Bahkan, empat petinggi PT LIB sampai mengirimkan surat kepada PSSI.

Dalam surat tersebut, mereka menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan Cucu Somantri yang dianggap telah melakukan tindakan nepotisme.

"Harapan saya, besok semua harus bisa tuntas selesai permasalahan kekisruhan yang ada di tubuh LIB. Semua harus mengerti, semua harus tahu aturan, jadi jangan menyalahgunakan aturan, jangan membuat aturan sendiri," kata Umuh, Minggu (17/5/2020).

Selain itu, RUPSLB pun akan membahas mengenai subsidi yang akan diterima klub.

Sebelumnya, PT LIB telah mengajukan pemotongan subsidi bagi tim Liga 1 dan Liga 2. Hanya saja, pemotongan tersebut ditolak oleh PSSI.

Umuh mengungkapkan, pihaknya tidak mempermasalahkan nilai subsidi yang akan diterima Persib dari PT LIB.

Hanya saja, operator kompetisi sepak bola Indonesia itu harus transparan dengan kondisi keuangannya.

"Klub akan meminta pertanggungjawaban, kalau jelas uang itu transparan dapat dari mana," ujar Umuh.

"Berapa yang sudah masuk dari sponsor itu, berapa nilainya, dari siapa saja, terus ke mana keluarnya dan siapa saja yang sudah menerima subsidi," ucap dia.

Baca juga: Soal RUPS, Persebaya Tunggu Undangan Resmi LIB

Lebih lanjut, Umuh mengatakan bahwa subsidi sebaiknya segera diberikan kepada klub.

Kalau memang uangnya sudah ada, tidak perlu lagi ditunda agar tidak menimbulkan masalah baru.

"Harus transparan, jelas, tetapi kalau besok uang sekian sudah dibagikan sekian, jelas," tutur Umuh.