Agum Bicara soal Suara Asprov dan Saran ke PSSI

JAKARTA, KOMPAS.com - PSSI melakukan pertemuan dengan Asosiasi Provinsi (asprov) PSSI pada Senin (21/3/2016). Ketua Komite Ad-Hoc, Agum Gumelar pun membeberkan hasil pertemuan itu dan terkait tuntutan kongres luar biasa (KLB) PSSI.

Agum Gumelar mengungkapkan, asprov yang hadir pada pertemuan di Hotel Sultan, Jakarta itu, memiliki sikap seragam. Organisasi sepak bola level provinsi itu tak menuntut PSSI melakukan KLB.

Mengenai wacana menggelar KLB PSSI, menurut Agum, pihak Asprov tidak memberikan pendapat apa pun. Mereka bahkan tak menyebut adanya usulan soal KLB di tubuh PSSI.

”Selama saya berada di dalam, tidak ada yang mengusulkan KLB dari pihak Asprov. Walaupun begitu, kami tak melarang adanya KLB, asal sesuai sistem yang berlaku di organisasi ini,” ujar Agum.

Dari pandangan Agum, sebenarnya tidak masalah jika KLB dilaksanakan. Kewenangan itu ada di tangan anggota PSSI yang merupakan pemilik suara dari organisasi sepak bola tertinggi di negeri ini.

”KLB itu hak para anggota bukan kewenangan Menpora (Menteri Pemuda dan Olahraga) atau Ketua Ad Hoc. Itu semua hak anggota PSSI yang punya suara untuk meminta hal tersebut,” ucap mantan ketua PSSI itu.

Pertemuan tersebut juga merupakan bagian dari konsolidasi PSSI dengan anggota-anggotanya. Semua itu dalam menyikapi perkembangan yang terjadi saat ini, khususnya pasca ditolaknya kasasi yang diajukan Kemenpora oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Agum, sudah seharusnya surat keputusan (SK) sanksi administratif atau pembekuan yang didapat PSSI sudah tak berlaku lagi setelah penolakan kasasi. Untuk itu, kepengurusan PSSI periode 2015-2019 sudah bisa berjalan normal lagi.

”Saya mengarahan PSSI segera safari untuk menghadap ke KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) dan KOI (Komite Olimpiade Indonesia), dan Kemenpora,” kata Agum Gumelar.

Agum Gumelar mengungkapkan, keputusan MA sudah disampaikan dan PSSI pun seharusnya segera ’cair.’ Artinya, PSSI secara organisasi akan kembali jalan normal pada awal bulan depan.

”Keputusan MA sudah disampaikan. Setelah 21 hari, maka sekitar awal April nanti SK (pembekuan) sudah tak berlaku dan organisasi bisa jalan lagi,” tuturnya. (Kukuh Wahyudi)