Kenapa Roy Suryo Permasalahkan Rekaman "Match Fixing"?

Pada Selasa (16/6/2015), Tim Advokasi #IndonesiaVSMafiaBola mengungkap adanya dugaan pengaturan skor dalam perebutan medali perunggu SEA Games 2015 saat tim nasional U-23 melawan Vietnam. Mereka pun memutar percakapan seorang yang diduga sebagai bandar judi berinisial Das.

Dalam percakapan tersebut, seorang berinisial BS bertindak sebagai pengorek informasi. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pihak Kemenpora satu hari sebelum pertandingan atau Minggu (14/6/2015).

"Kenapa harus Kemenpora terlibat hal begini? Apa maksudnya? Bukan tugasnya Kantor Kemenpora untuk mengungkap ini. Ketika melakukan proses menelepon menjebak seperti itu, posisi hukum Kantor Kemenpora seperti apa?" ujar Roy kepada Kompas.com di Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Menurut Roy, kasus dugaan match fixing di dalam sepak bola Indonesia ini sebenarnya akan mudah dibongkar jika diberikan kepada pihak kepolisian. Terlebih lagi, kata dia, ada seorang whistle blower berinisial BS yang dikabarkan sudah melaporkan kasus dugaan pengaturan skor itu ke Mabes Polri beberapa waktu lalu.

"Polisi harusnya gampang (mengusut masalah ini). Di Twitter itu kan pada bilang, Roy Suryo saja bisa, masa polisi tidak bisa, apalagi whistle blower-nya sudah ada. Tinggal serahkan saja handphone yang dia buat untuk menelepon itu, kemudian polisi bisa mencari nama-nama yang diduga terlibat. Polisi tinggal melihat CDRI (call data record information) saja. Konten percakapannya akan terekam juga semuanya," ujarnya.

Substansi
Sekretaris Menpora Alfitra Salamm, saat dikonfirmasi Kompas.com, membantah bahwa pihaknya merekayasa rekaman tersebut. Ia pun menegaskan bahwa substansi masalah ini adalah adanya upaya Kemenpora membantu mengumpulkan bukti soal pengaturan skor di dalam sepak bola Indonesia.

"Memangnya kalau dilakukan di Kantor Kemenpora kenapa? Kami semua mendengar langsung, kok, di lokasi. Kami sekarang siap membantu kepolisian mengusut tuntas kasus ini. Jika ada data yang diperlukan, kami akan laporkan," tutur Alfitra.

Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Indonesia, Refly Harun, berpendapat bahwa langkah Kemenpora sah-sah saja. Menurut dia, langkah itu dilakukan untuk kembali meyakinkan publik bahwa praktik pengaturan skor di dalam sepak bola Indonesia benar-benar terjadi.

"Tidak masalah jika dalam pengertian dia ingin memberikan bukti. Akan tetapi, bukti itu jelas bukan bukti pro justitia. Jadi, menurut saya, sah-sah saja karena ini adalah langkah untuk meyakinkan ke publik bahwa langkah Menteri itu tidak sembarangan untuk membongkar match fixing," ujar Refly kepada Kompas.com.

"Kalau disuruh membuktikan, itu jelas bukan tugas Kemenpora karena itu adalah ranah penegak hukum. Kalau ingin mengambil tindakan-tindakan, tidak perlu tindakan itu diambil berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Kalau begitu caranya, kasus itu keburu tenggelam duluan. Nah, untuk membuktikannya benar atau tidak (rekaman dugaan match fixing), sekali lagi ini harus dibuktikan secara pro justitia oleh penegak hukum," tambahnya.