Diversifikasi Energi Mutlak

Jakarta, Kompas - Diversifikasi energi menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak sekaligus upaya memperbaiki perekonomian jangka panjang. Syaratnya, pemerintah perlu membuat kebijakan harga yang berpihak pada energi terbarukan.

”Kebijakan harga perlu diperbaiki. Jika BBM (bahan bakar minyak) lebih murah, energi lainnya tidak dapat bersaing,” kata Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro di sela rapat koordinasi tentang ketahanan energi dengan sejumlah kepala daerah, Rabu (24/4), di Jakarta. Purnomo menilai energi sudah menjadi ancaman sehingga pemerintah daerah perlu mengembangkan energi alternatif.

Menurut Purnomo, masih banyak potensi sumber energi terbarukan yang dapat diolah sebagai energi alternatif. Kelapa sawit yang banyak dihasilkan di Indonesia, misalnya, dapat diolah menjadi biofuel yang lebih ramah lingkungan.

Pemerintah juga pernah mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin di Pulau Nusa Penida, Bali. Pembangkit itu dinilai efektif, tetapi harga jual listriknya 9 sen dollar AS per kilowatt per jam (kWh), sedangkan listrik dari pembangkit listrik yang menggunakan BBM hanya 7 sen dollar AS per kWh.

Anggota Dewan Energi Nasional Herman Agustiawan mengatakan, konsumsi energi di Indonesia saat ini sebanyak 50 persen berupa BBM, 45 persen batubara dan gas, sementara 5 persen sisanya baru energi terbarukan. Bauran atau ragam energi yang ada sekarang ini sudah tidak sehat,” kata Purnomo, yang mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu.

Herman mengingatkan harga minyak dunia akan terus meningkat. Sementara pertumbuhan ekonomi dan penduduk juga meningkat. Diversifikasi energi sudah harus dilakukan.

Herman pun menyarankan pemerintah untuk tegas menaikkan harga BBM. Pemerintah dapat langsung menaikkan hingga Rp 9.500 per liter asalkan kandungan oktan ikut dinaikkan. Dengan kenaikan sebesar itu, Herman menilai sudah cukup untuk memberi tempat bagi energi alternatif lainnya.

Herman menambahkan, ketergantungan terhadap BBM sudah mengarah ke krisis dan darurat energi. Di beberapa daerah sering terjadi kelangkaan BBM akibat pasokan berkurang dan infrastruktur untuk mendistribusikan BBM masih minim.

Kesulitan distribusi membuat harga produksi BBM membengkak. Padahal, BBM tersebut dinikmati masyarakat dengan harga subsidi. Beban yang harus ditanggung pemerintah juga semakin besar.

Dalam rapat koordinasi itu, Purnomo juga mengingatkan pemerintah daerah agar memperhatikan pembangunan infrastruktur yang mendukung distribusi energi. Infrastruktur itu terutama pelabuhan dan jalan.