"Task Force" Semakin Dekatkan Sanksi FIFA

JAKARTA, KOMPAS.com — Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai rencana pemerintah untuk membentuk tim task force akan semakin mendekatkan Indonesia dengan sanksi FIFA. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PSSI Halim Mahfudz seusai menemui Wakil FIFA, Prince Ali bin al-Hussein, di Tokyo, Rabu (12/12/2012).

Tim task force dibentuk setelah Pejabat Sementara Menpora, Agung Laksono, mengadakan rapat dengan sejumlah tokoh olahraga nasional, Selasa (11/12/2012). Tim yang akan diketuai Rita Subowo itu terdiri dari empat anggota, yakni mantan Ketua Umum PSSI Agum Gumelar, Ketua KONI Tono Suratman, Sekretaris Kemenpora Yuli Mumpuni, dan Deputi I Kemenpora Djoko Pekik.

"Kami baru saja bertemu dengan Wakil Presiden FIFA, Ali bin al-Hussein, di Tokyo. FIFA melihat justru rencana pemerintah membentuk task force memperbesar potensi Indonesia dihukum FIFA," ujar Halim dalam pesan singkat yang diterima Kompas.com, Kamis (13/11/2012).

Tim task force sendiri diamanatkan untuk melakukan tiga tugas pokok, yaitu mengadakan konsultasi dengan FIFA dalam upaya untuk menghindari sanksi terhadap Indonesia. Selain itu, mereka akan melakukan langkah-langkah terhadap organisasi dan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi apabila Indonesia diberi sanksi.

Terakhir, task force juga akan melakukan pembicaraan dengan FIFA dan AFC mengenai kemungkinan pemerintah menggunakan kewenangannya. Hal itu mengacu kepada Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

Menurut Halim, task force tersebut bisa dinilai sebagai bentuk dari intervensi pemerintah. Terlebih lagi, kata dia, FIFA pun sudah paham mengenai kewenangan pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

"Terutama Pasal 51 Ayat 2 dan Pasal 89. UU ini yang harusnya diterapkan untuk mengutuhkan olahraga di Indonesia, termasuk sepak bola dan menghentikan kegiatan olahraga yang tanpa ada supervisi induk organisasi," ujar Halim.

PSSI saat ini tengah berada di Jepang untuk melobi petinggi FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia. FIFA memberikan tenggat waktu kepada Indonesia hingga 10 Desember untuk menyelesaikan konflik sepak bola. Bila gagal, FIFA akan mengeluarkan sanksi ketika Federasi Sepak Bola Dunia ini menggelar pertemuan di Tokyo, Jumat (14/12/2012).

PSSI sendiri sudah menggelar Kongres Luar Biasa di Palangkaraya, Senin (10/12/2012). KLB yang berlangsung selama 30 menit itu memutuskan membatalkan MoU dengan KPSI dan membubarkan Joint Committee (JC). Hasil kongres nantinya akan dibawa ke rapat Komite Eksekutif FIFA di Tokyo.

Namun, salah satu yang dapat membuat FIFA menilai sepak bola Indonesia gagal menyelesaikan konflik ialah karena KPSI juga melakukan kongres tandingan pada hari yang sama di Jakarta. Artinya, kisruh sepak bola ini makin rumit dan jauh dari akhir yang mampu menyelesaikan persoalan.

 Ikuti pemberitaan mengenai PSSI di topik: Kisruh PSSI